Jakarta, InfoPublik – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan Kredit Program Perumahan (KPP) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Integrasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat kemajuan desa sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Yandri, pembangunan ekosistem tersebut perlu dimulai dari wilayah perdesaan. Kemajuan desa dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.
"Kita ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena antara KPP dan ekonomi kerakyatan, itu adalah ekosistem yang harus kita bangun, terutama di desa-desa. Karena kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju," jelas Yandri saat memberikan arahan dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wilayah Banten di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI.
Yandri Susanto menegaskan, kemajuan 75.266 desa di Indonesia menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerataan pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hunian menjadi indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerataan pembangunan, lanjutnya, juga harus memastikan masyarakat desa memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, serta perumahan layak huni. Dengan demikian, kemajuan desa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Jumlah desa banyak bapak-ibu, ada 75.266, kalau semua desa ini mandiri, semua desa ini maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kita mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 insyaallah akan tercapai," papar Yandri.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kata Yandri, berkomitmen memperluas manfaat KPP agar semakin banyak masyarakat perdesaan memperoleh dukungan pembiayaan perumahan. Program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa di berbagai wilayah. "Kami dari Kementerian Desa, dengan program KPP ini masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi yang memerlukan ini tentu yang paling banyak masyarakat desa," pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, dan Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah.