Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, saat memberikan keterangan pers di Jakarta. (Humas KP2MI)
Jakarta, InfoPublik – Kewenangan pemberian izin pemagangan di luar negeri akan beralih dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dengan masa transisi yang ditargetkan selesai paling lambat 28 Oktober 2027. Selama proses peralihan, pelayanan pemagangan luar negeri tetap dilaksanakan Kemnaker untuk memastikan masyarakat tidak mengalami gangguan layanan.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan perubahan kewenangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 40 ayat (1).
“Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI. Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Christina, pengalihan kewenangan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, terutama dalam pengawasan perizinan dan pelindungan peserta selama mengikuti program.
Ia menjelaskan, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun agar proses penyiapan administrasi, koordinasi, dan serah terima kewenangan antara kedua kementerian dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan.
“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” jelasnya.
Christina menegaskan, KP2MI akan mempersiapkan pengalihan kewenangan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kemnaker.
Selama masa transisi, masyarakat yang berencana mengikuti program pemagangan luar negeri tetap dapat memperoleh pelayanan melalui mekanisme yang berlaku di Kemnaker.
“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan,” imbuh Christina Aryani.
