Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran saat pimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah. - Foto: Mc.Kalteng
Palangka Raya, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan lebih dari 600 sumur bor, distribusi lebih dari 14 juta liter air bersih, serta penyiapan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak.
Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman, pencegahan kebakaran, penguatan pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, terutama mengingat luasnya wilayah serta kompleksitas kawasan gambut di provinsi tersebut.
Penegasan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul. Upaya pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan evaluasi pemanfaatan lahan harus berjalan beriringan untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Ia juga menyoroti, perlunya evaluasi terhadap tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar. Lahan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan perlindungan ekosistem gambut.
Selain itu, pengawasan perizinan dan pengelolaan lahan perlu diperkuat. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla juga harus dilakukan sesuai ketentuan agar dapat mencegah kejadian serupa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, hingga 28 Oktober 2026 tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.
Adapun secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas lahan yang terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.
Penanganan karhutla melibatkan 16.478 personel dari berbagai unsur, antara lain BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya jumlah kejadian dalam beberapa hari terakhir, pengerahan personel di lapangan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Meski demikian, patroli dan pemantauan tetap dilaksanakan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.
Lebih dari 14 Juta Liter Air Bersih Didistribusikan
Selain melakukan pemadaman dan pencegahan, Pemprov Kalteng juga memperkuat upaya perlindungan masyarakat yang terdampak kekeringan dan asap karhutla.
Berdasarkan laporan BPBD, pemerintah telah membangun lebih dari 600 sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih. Distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah turut menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Bantuan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker juga disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.
Perhatian tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada petugas dan relawan yang bertugas di lapangan. Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, konsumsi, serta perlengkapan keselamatan.
Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian sebesar Rp150.000. Selain itu, mereka memperoleh dukungan konsumsi dan bahan bakar untuk menunjang kegiatan operasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta perlindungan keselamatan petugas dan relawan.
BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Gambut Masih Ada
Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan.
Menurutnya, kebakaran di kawasan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam. Karena itu, pemantauan dan penanganan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Meski demikian, peningkatan curah hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Koordinasi antarlembaga dan kesiapan personel tetap menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan. (WDY/Foto: Arl/eyv)
