Jakarta, InfoPublik — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diprioritaskan bagi satuan pendidikan di wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan angka stunting yang tinggi.

Sebelumnya, BGN telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia yang merupakan sekolah-sekolah bertaraf internasional dan telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN, Sudaryono atau Mas Dar, mengatakan perluasan layanan dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.  “Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Mas Dar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia mencontohkan Maluku dan Papua sebagai salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG. “Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk mendukung perluasan tersebut, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah. “Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Mas Dar.

Ia menegaskan, percepatan perluasan layanan tetap harus berjalan seiring dengan pengelolaan program yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, pembukaan dapur SPPG akan dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan kesiapan di lapangan. “Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.