Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran Rp61,1 triliun pada 2027 untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki sarana sekolah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan guru, digitalisasi pembelajaran, bantuan bagi peserta didik, hingga pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
"Alokasi tersebut menjadi instrumen untuk menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di bidang pendidikan dasar dan menengah serta berbagai program prioritas Kemendikdasmen," ungkap Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Salah satu fokus utama anggaran adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut diarahkan untuk mempercepat pembenahan sarana dan prasarana sekolah sehingga peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak.
Kemendikdasmen juga mendorong perluasan akses pendidikan melalui inisiatif menuju penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan tersebut dilengkapi bantuan perlengkapan sekolah serta pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Transformasi pembelajaran menjadi agenda lain yang mendapat dukungan anggaran. Melalui program Digitalisasi Pembelajaran, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi sekaligus memperluas akses guru dan peserta didik terhadap sumber belajar berkualitas.
Penguatan ekosistem pembelajaran juga dilakukan melalui pengembangan Studio Guru yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidik. Di sisi lain, kesejahteraan guru non-ASN menjadi perhatian. Wamendikdasmen, Atip mengatakan pemerintah mengalokasikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, seiring bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik di sekolah negeri maupun swasta. “Kami juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru,” ujar Atip.
Dukungan bagi peserta didik diperkuat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan kepada sekitar 18 juta peserta didik berdasarkan data penerima manfaat. Anggaran pendidikan 2027 juga diarahkan untuk memastikan anak-anak dari kelompok dan wilayah tertentu tetap memperoleh kesempatan belajar. Salah satunya melalui Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi peserta didik dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia.
Kemendikdasmen turut menyiapkan bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi serta beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S1 atau D4. Peningkatan kualitas pendidik diperkuat melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pengembangan kompetensi di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), MIPA, Pembelajaran Mendalam, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Pada sektor pendidikan vokasi, pemerintah akan meningkatkan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar semakin sesuai dengan standar industri.
Dukungan juga diberikan untuk penyelenggaraan pendidikan melalui Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), sekaligus memastikan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri tetap berjalan.
Pengembangan Talenta Nasional
Sementara untuk peserta didik, Kemendikdasmen melanjutkan program pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi. Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga menjadi bagian dari agenda 2027. Untuk jenjang SMA, pelaksanaan TKA memasuki tahun kedua sebagai bagian dari upaya memperkuat pemetaan kemampuan akademik peserta didik.
Kemendikdasmen juga melanjutkan akreditasi satuan pendidikan serta peningkatan dan penjaminan mutu untuk memastikan sekolah mampu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas.
Atip menegaskan, keseluruhan kebijakan tersebut diarahkan pada satu tujuan, yakni memastikan peningkatan mutu pendidikan berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan belajar. “Berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen Kemendikdasmen untuk menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran Rp61,1 triliun, pemerintah menempatkan pendidikan bukan sekadar sebagai sektor layanan dasar, tetapi sebagai investasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkembang sesuai potensi, memiliki kompetensi yang relevan, dan semakin siap menghadapi perubahan zaman.
