Presiden Prabowo: Kekuatan Ekonomi Indonesia Berada di Desa
Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR-MPR RI Jakarta (foto: Amiri Yandi/InfoPublik.id/KPM Kemkomdigi)
Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR-MPR RI Jakarta (foto: Amiri Yandi/InfoPublik.id/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan desa menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Menurut Presiden, kekuatan ekonomi Indonesia berada pada aktivitas masyarakat desa, mulai dari petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga, hingga anak muda yang mengembangkan usaha di daerahnya.
“Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa: pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin, perempuan kepala keluarga, dan anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung halaman,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Karena itu, Presiden menekankan pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah perdesaan. Infrastruktur penghubung dinilai penting agar masyarakat lebih mudah mengakses sekolah, pasar, tempat kerja, dan berbagai layanan publik.
Tahun ini, pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan yang dibangun Kepolisian RI. Pemerintah menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
Presiden menegaskan pembangunan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis, memperoleh akses yang lebih aman dan mudah.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan, atau harus berjalan berjam-jam ke sekolah. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita juga tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka,” tegasnya.
Penguatan konektivitas desa melalui pembangunan jembatan juga telah menjadi salah satu perhatian pemerintah sepanjang 2026. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun untuk memperkuat akses masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pada tahap awal, 2.500 jembatan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
Pada Juli 2026, Presiden juga menyampaikan bahwa sekitar 1.000 dari target 5.000 jembatan desa telah selesai dibangun. Pembangunan tersebut dikebut melalui Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat.
Pembangunan jembatan desa tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menyebut pembangunan jembatan gantung dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Pada 2026, Kementerian PU juga membangun 105 jembatan gantung di 25 provinsi melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
Presiden mengatakan penguatan pembangunan desa juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya akses terhadap air bersih. Dalam delapan bulan pertama 2026, TNI telah membangun 3.000 titik air desa.
“Juga, kita mencari dan membangun titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Tahun ini di delapan bulan pertama 2026, sudah 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI,” ujar Presiden.
Pembangunan infrastruktur dasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas hidup masyarakat perdesaan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik dan akses terhadap kebutuhan dasar yang semakin memadai, masyarakat desa diharapkan dapat menjalankan kegiatan produksi dan usaha dengan lebih efektif.
Sebelumnya, Presiden juga menegaskan pembangunan jembatan di berbagai daerah merupakan bentuk kehadiran negara hingga tingkat masyarakat paling kecil. Pemerintah secara khusus membentuk satuan tugas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung di berbagai wilayah.
Melalui pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar tersebut, pemerintah menempatkan desa sebagai salah satu fondasi penting dalam penguatan ekonomi nasional. Akses yang lebih baik diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi bagi warga desa.