Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono meminta seluruh pihak memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik aman dikonsumsi sebelum menilai kandungan gizinya./Foto Humas BGN
Jakarta, InfoPublik — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, makanan bergizi yang diberikan kepada peserta didik harus dipastikan aman sebelum berbicara mengenai kandungan gizinya.
Hal itu disampaikan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar dalam Kick-off Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru, Rabu (12/8/2026).
“Pada saat kita bicara gizi, kita bicara literasi, maka yang paling utama sebelum kita bicara itu semua adalah keamanan pangan. Kalau kita bicara bergizi, itu putaran kedua. Putaran pertamanya adalah bahwa makanan bergizi yang kita berikan itu harus aman terlebih dahulu,” tegas Sudaryono.
Untuk memastikan keamanan pangan, BGN terus memperkuat sistem pengawasan MBG. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penguatan fungsi pengawasan, perbaikan sistem, serta peningkatan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan program.
Sudaryono menegaskan target BGN bukan sekadar menurunkan angka kejadian keracunan makanan, tetapi memastikan tidak ada satu pun penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat makanan MBG.
“Kalau secara statistik angka keracunan dibanding periode-periode sebelumnya mengalami banyak sekali penurunan, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kami adalah nol. Tidak boleh satu orang pun, siapapun itu kemudian mengalami keracunan,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, keamanan pangan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat sehingga setiap potensi pelanggaran harus ditangani secara serius.
Ia mengingatkan apabila ditemukan bagian makanan yang diragukan keamanannya, makanan tersebut tidak boleh dibagikan maupun dikonsumsi.
“Saya ulangi untuk beberapa kali ini, bahwa manakala ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi. Misalnya yang bau hanya sayurnya. Harus tidak dikonsumsi semuanya,” ujarnya.
BGN juga mewajibkan dapur MBG mencantumkan batas waktu maksimal konsumsi pada makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tersebut tidak boleh dikonsumsi dan harus dikembalikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dilakukan pemeriksaan.
Selain itu, BGN mengingatkan penerima manfaat agar makanan MBG tidak dibawa pulang. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah makanan dikonsumsi setelah melewati batas aman.
Penguatan standar keamanan pangan, pengawasan, dan keterlibatan publik tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman sekaligus memenuhi tujuan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
