Sinergi Pemprov Jatim dan DPRD Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Surabaya, InfoPublik – Ancaman di ruang digital terhadap anak semakin nyata. Hingga Mei 2026, Rumah Sakit Menur mencatat 766 pasien mengalami adiksi digital. Dari jumlah tersebut, 232 pasien atau sekitar sepertiganya merupakan anak berusia di bawah 18 tahun.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut dibahas melalui forum Kopilaborasi (Komunikasi, Aspirasi, dan Kolaborasi) bertema “Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Anak di Ruang Digital” di Malang Creative Center (MCC), Kota Malang, Rabu (12/8/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengatakan penetrasi internet yang mencapai 89 persen pada kelompok Gen Z menjadi salah satu alasan pentingnya membangun ekosistem perlindungan anak di dunia digital.
Menurutnya, anak menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perundungan siber (cyberbullying), judi daring, hingga kecanduan atau adiksi digital.
“Berdasarkan data RS Menur hingga Mei 2026, terdapat 766 pasien adiksi digital, di mana sepertiganya atau 232 pasien adalah anak di bawah usia 18 tahun. Ini adalah ancaman nyata yang membutuhkan kolaborasi ekosistem, tidak bisa hanya dilakukan satu instansi saja,” ujar Sherlita.
Sherlita menjelaskan, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat PERISAI ANAK (Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital) sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak.
Perlindungan tersebut tidak cukup hanya melalui regulasi. Penguatan literasi digital, sistem informasi, kolaborasi lintas pihak, serta monitoring dan evaluasi juga diperlukan secara berkelanjutan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak Jawa Timur mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat. Untuk itu, perlindungan anak harus dilakukan bersama, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga penguatan literasi, sistem informasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi,” katanya.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Saifudin Zuhri, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Jatim dalam membentengi anak dari berbagai ancaman di dunia maya.
Ia menilai pengawasan terhadap anak di ruang digital memiliki tantangan tersendiri karena aktivitas mereka di dunia maya tidak selalu dapat dipantau seperti ketika berada di rumah atau sekolah.
“Komisi A DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mendorong program edukasi dan sosialisasi ini kepada seluruh siswa di Jawa Timur. Pemerintah harus hadir untuk memastikan anak-anak cerdas berdigital dan meninggalkan hal-hal negatif seperti konten LGBT atau radikalisme yang marak di media sosial,” tegas Saifudin.
Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur, R. Hari Chandra Noviyanto, mengatakan anak saat ini hidup dalam dua lingkungan yang sama-sama membutuhkan perhatian, yakni dunia nyata dan dunia maya.
“Anak-anak sekarang hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Kalau di dunia nyata kita jelas siapa kawan kita dan siapa lawan kita, tetapi di dunia maya kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan,” ujarnya.
Menurut Candra, perlindungan anak di ruang digital harus lebih mengedepankan pencegahan dan pendampingan daripada sekadar membatasi penggunaan teknologi.
“Yang paling penting itu di hulu, di pencegahan. Jangan sampai jadi korban, baru ada penanganan,” tegasnya.
Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara, turut mengingatkan dampak ekonomi akibat kekerasan terhadap anak yang dibiarkan. Ia memaparkan konsep the cost of inaction atau kerugian yang timbul akibat tidak adanya tindakan terhadap kekerasan anak di ruang digital.
Menurut Arie, pembiaran kekerasan dapat meningkatkan beban negara karena membutuhkan pembiayaan kuratif dan rehabilitasi. Beban fiskal tersebut diperkirakan mencapai 0,5 hingga 8 persen dari produk domestik bruto (GDP), termasuk biaya pengobatan, rehabilitasi, terapi, dan penanganan pelaku.
“Sangat membebankan keuangan dan sangat mengganggu ekonomi kalau kekerasan dibiarkan,” kata Arie.
Kasubdit Perlindungan Anak Ditres PPA/PPO Polda Jawa Timur, Kompol Ruth Yeni, mengatakan perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga keluarga dan individu.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi pengawasan dan pengetahuan yang memadai agar anak mampu mengenali potensi ancaman di dunia maya.
“Tidak ada pengawasan yang lebih komprehensif kecuali dari kesadaran masing-masing individu. Kita tidak tahu mana yang menjadi ancaman atau bukan tanpa dibekali dengan pengetahuan,” katanya.
Kegiatan yang dihadiri jajaran OPD se-Bakorwil III Malang, Forum Anak, dan Relawan TIK tersebut juga memperkenalkan aplikasi sistem informasi untuk memantau tingkat adiksi internet pada anak.
Aplikasi tersebut menjadi bagian dari lima pilar strategi PERISAI ANAK, yakni regulasi, literasi, sistem informasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi.
Penguatan lima pilar tersebut diharapkan mampu mencegah anak menjadi korban berbagai ancaman digital sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.(MC Prov Jatim/byu-hjr/eyv)
_thumb.jpeg)
