Jakarta, InfoPublik - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu anak kurang mampu dan putus sekolah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dapat mengakses program Sekolah Rakyat pada tahun 2027 mendatang.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk perluasan penanganan anak jalanan serta pemerataan akses pendidikan nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri peninjauan program rintisan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Kabulaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Mensos mengungkapkan, target tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penuntasan masalah anak tidak sekolah.
Dalam jangka panjang, pemerintah merancang keberadaan minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota dengan daya tampung melebihi 2.000 siswa.
Saat ini, jumlah peserta didik yang telah terjangkau program Sekolah Rakyat berada di angka lebih dari 43.000 anak.
Jumlah tersebut diproyeksikan melonjak secara signifikan setelah pembangunan sarana dan prasarana gedung permanen selaras di seluruh daerah rampung dikerjakan.
Penyelenggaraan sekolah rintisan juga melibatkan kerja sama lintas kementerian. Salah satunya memanfaatkan aset gedung milik Kementerian Perhubungan di Politeknik Penerbangan Indonesia sebagai lokasi pembelajaran Sekolah Rakyat bagi anak-anak yang kerap beraktivitas di pasar maupun fasilitas publik. "Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," kata Mensos..
Dari total 400 anak jalanan yang berhasil dijangkau pada program rintisan terkini, sejumlah 300 anak telah dinyatakan lolos asesmen dan siap mengikuti proses belajar.
Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya harus menjalani masa matrikulasi di sentra-sentra milik Kemensos guna mengatasi kendala kemampuan membaca maupun masalah kesehatan.
