Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa adanya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menutup keberadaan warung-warung atau toko kelontong yang ada di desa. (Foto; Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mematikan warung maupun toko kelontong yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Menurut Yandri, KDMP justru dirancang untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha yang sudah ada sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui distribusi barang bersubsidi, penyerapan hasil produksi masyarakat, dan pertukaran komoditas antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat memberikan arahan dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Merah Putih Provinsi Banten di Aston Anyer Beach Hotel, Serang, Jumat (7/8/2026).
"KDMP adalah infrastruktur pemerintah. Jadi barang-barang bersubsidi semua akan disalurkan melalui KDMP, artinya nanti masyarakat akan benar-benar menikmati subsidi pemerintah itu," ujar Yandri.
Ia menjelaskan, KDMP diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi barang bersubsidi sehingga harga, ketersediaan stok, dan ketepatan waktu penyaluran dapat lebih terjamin.
Yandri menyebut komitmen BUMN untuk menjadikan KDMP sebagai saluran distribusi barang bersubsidi akan semakin menghidupkan aktivitas koperasi desa. Komoditas yang disalurkan antara lain gas elpiji 3 kilogram, pupuk, dan beras SPHP.
Menurutnya, skema tersebut juga akan memberikan margin, biaya pengiriman, serta keuntungan lain yang dapat memperkuat operasional KDMP.
Selain sebagai saluran distribusi, KDMP nantinya berperan sebagai off taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa. Ia mencontohkan hasil tangkapan nelayan yang harganya sedang turun dapat diserap KDMP karena akan didukung fasilitas cold storage.
"Kalau harga ikan di desa nelayan lagi jatuh akan dibeli oleh KDMP, karena ada cold storage-nya," katanya.
Sistem tersebut juga memungkinkan potensi antardesa saling terhubung. Desa yang memiliki kelebihan komoditas tertentu dapat memasok kebutuhan desa lain yang mengalami kekurangan.
"Kalau desa nelayan memiliki banyak ikan dan desa lain tidak ada ikan, mungkin bisa substitusi atau bisa saling tukar barang kebutuhan," ujar Yandri.
Mekanisme serupa akan diterapkan untuk sektor pertanian. Gabah hasil panen petani dapat diserap KDMP dengan dukungan gudang penyimpanan dan kendaraan pengangkut yang akan dimaksimalkan untuk mengambil hasil pertanian dari desa.
Dengan berbagai fungsi tersebut, Yandri mengajak kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program KDMP.
Ia menegaskan ekosistem KDMP saat ini masih dalam tahap pembangunan dan pematangan operasional, sehingga manfaat program tersebut belum dapat dirasakan secara penuh.
"Kalau masyarakat minta Kopdes berhasil ya memang belum, karena sedang berproses, belum berjalan, lagi pematangan operasionalisasinya. Sekarang sedang tahap finalisasi gudang, gerai dan alat logistiknya," jelasnya.
Yandri menargetkan pembangunan infrastruktur KDMP dapat dituntaskan pada akhir Agustus 2026.
"Insya Allah nanti akhir Agustus 35 ribu sekian KDMP selesai," katanya.
Ia menambahkan, aset KDMP nantinya akan menjadi milik desa. Dari keuntungan yang diperoleh, sebesar 20 persen akan menjadi pendapatan asli desa, sementara sisa hasil usaha akan dibagikan kepada masyarakat desa.
"Ekosistem KDMP sedang dibangun. Aset KDMP akan menjadi milik desa, kemudian 20 persen keuntungan KDMP menjadi pendapatan asli desa, sisa hasil usahanya dibagi ke rakyat desa," pungkas Yandri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, dan Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, Anwar Sadat. Mendes Yandri juga didampingi Dirjen PEID Kemendes, Tabrani, dan Kepala BPSDM Kemendes, Agustomi Masik.
