Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat strategi penanganan kekeringan sebagai dampak el nino di berbagai wilayah Indonesia. (Foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah menangani dampak kekeringan akibat El Nino di 492 lokasi di berbagai wilayah Indonesia hingga 5 Agustus 2026. Penanganan tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian selama musim kemarau.
Dari total lokasi tersebut, sebanyak 105 lokasi merupakan kawasan persawahan dengan luas mencapai 22.210 hektare (ha), sedangkan 387 lokasi lainnya merupakan kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 155.228 jiwa.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.
"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga," kata Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8/2026)
Dari 492 lokasi yang ditangani, sebanyak 442 lokasi telah selesai, sementara 50 lokasi masih dalam proses penanganan.
Penanganan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Pulau Sumatra terdapat 31 lokasi dengan cakupan 177 ha sawah dan pelayanan air bersih bagi 3.368 jiwa.
Di Pulau Jawa, penanganan dilakukan di 305 lokasi yang mencakup 12.875 ha sawah dan melayani kebutuhan air bersih 125.540 jiwa. Sementara di Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat 81 lokasi dengan cakupan 801 ha sawah dan pelayanan air bersih bagi 15.900 jiwa.
Selanjutnya, di Sulawesi terdapat 49 lokasi dengan luas sawah yang ditangani mencapai 7.799 ha serta pelayanan air bersih bagi 7.153 jiwa. Adapun di Maluku, Maluku Utara, dan Papua terdapat 10 lokasi dengan cakupan 618 ha sawah dan pelayanan air bersih bagi 3.267 jiwa.
Untuk sektor pertanian, penanganan darurat dilakukan melalui pemompaan air dari sungai ke areal persawahan, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, perbaikan saluran tersier, pemasangan sandbag, optimalisasi saluran, hingga pemasangan pipa pengaliran air.
Sementara pada sektor permukiman, Kementerian PU mendistribusikan air bersih menggunakan truk tangki, membangun sumur bor, melakukan penyambungan jaringan pipa, serta mengkaji potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan.
Kementerian PU juga menyiagakan peralatan, pompa bergerak, armada tangki air, serta balai-balai Kementerian PU di seluruh Indonesia agar respons terhadap wilayah terdampak dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain penanganan darurat, strategi menghadapi kekeringan juga dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air secara adaptif. Kementerian PU terus memantau kondisi sumber daya air dan mengatur operasi bendungan secara dinamis untuk menjaga ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sebagai langkah tambahan, Kementerian PU memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pada kondisi tertentu. Salah satunya dilaksanakan di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 sebagai upaya mitigasi untuk menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan.
Menteri Dody menegaskan penanganan kekeringan merupakan bagian dari upaya Kementerian PU mewujudkan visi PU608, khususnya dalam menjaga produktivitas pertanian dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap krisis air.
Melalui pengelolaan sumber daya air yang adaptif, optimalisasi infrastruktur air, serta respons cepat terhadap wilayah terdampak, Kementerian PU memastikan ketersediaan air tetap terjaga dan manfaat infrastruktur dapat dirasakan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim.
