Langgur, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menyiapkan pembangunan 500 unit rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.
Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, mengatakan bahwa rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun ketahanan keluarga dan kesehatan masyarakat.
“Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan kesehatan masyarakat yang kita cintai saat ini,” ujar Rahantoknam saat sosialisasi program di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Selasa (19/5/2026).
Ia menyampaikan ketersediaan hunian layak dan terjangkau merupakan hak dasar masyarakat yang perlu diwujudkan melalui kerja sama pemerintah, perbankan, dan pengembang.
Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama.
“KPR FLPP hadir sebagai solusi konkret dari pemerintah pusat yang disinergikan dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk TNI, Polri, serta masyarakat umum yang memenuhi kriteria agar dapat memiliki rumah dengan suku bunga ringan,” katanya.
Rahantoknam menambahkan skema pembiayaan dengan uang muka terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan keluarga muda, untuk memiliki rumah sendiri.
“Uang muka yang terjangkau dan kualitas bangunan yang tetap memenuhi standar kelayakan harus menjawab pertimbangan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengembang agar tetap menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti sanitasi, air bersih, akses jalan, dan listrik.
“Subsidi tidak boleh dibangun dengan kualitas asal-asalan. Berikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah meminta pihak perbankan mempercepat proses verifikasi dan penyaluran kredit agar program tersebut dapat segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Tenggara, Afan Ifat, mengatakan daerah tersebut memperoleh kuota 500 unit rumah subsidi, jumlah yang dinilai cukup besar dibanding kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku.
Untuk mendukung program itu, pengembang telah menyiapkan lahan seluas dua hektare di kawasan Ohoi Kolser menuju Namar.
Menurut Afan, kuota tersebut diperoleh setelah Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Provinsi Maluku saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Jumlah ini sangat besar dibanding kabupaten/kota lain di Maluku. Ini peluang besar untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh,” katanya.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)