Pemkab Kubu Raya Perkuat Akses KPR bagi MBR, Dorong Program 3 Juta Rumah
Istimewa
Istimewa
Kubu Raya, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya terus mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, saat menghadiri diskusi bertema harmonisasi regulasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), HIMBARA, dan REI di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (30/4/2026).
Sukiryanto menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen memberikan kemudahan perizinan. Selama sesuai prosedur, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengembang untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penetapan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan OJK dalam membuka akses pembiayaan perumahan, khususnya melalui kebijakan SLIK.
Menurutnya, relaksasi terhadap pinjaman kecil menjadi langkah strategis agar masyarakat tetap dapat mengakses kredit perumahan.
“Pinjaman di bawah Rp1 juta yang telah dilunasi tidak dikenakan penalti, sehingga perbankan dapat kembali menyalurkan kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Pemkab Kubu Raya juga mencatat capaian dalam penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 869 sertifikat aset telah diserahkan dan dikoordinasikan bersama Badan Pertanahan Nasional.
“Penyerahan aset ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola perumahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyampaikan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya daerah dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat.
Ia menilai berbagai kendala di lapangan perlu segera diatasi agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, menjelaskan adanya kebijakan relaksasi SLIK, antara lain tidak menampilkan pinjaman di bawah Rp1 juta serta percepatan pembaruan data menjadi tiga hari.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan perumahan,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi guna mempercepat realisasi program perumahan serta memastikan masyarakat berpenghasilan rendah di Kubu Raya semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
(ird/kminfokkr)
© Copyright 2026, All Rights Reserved