Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan evaluasi implementasi enam bulan PP Tunas di Jakarta, Senin (14/9/2026). (Foto: Bismo Agung Sukarno/InfoPublik-IGID)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital selama enam bulan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan evaluasi tersebut dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP Tunas di Jakarta, Senin (14/9/2026).
PP Tunas ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Regulasi tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 pada Maret 2026 sebagai landasan implementasi pelindungan anak di ruang digital. “Enam bulan setelah implementasi PP Tunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko ini, kontribusi dari berbagai platform di ranah digital,” ujar Meutya.
Menurut Menkomdigi, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan penyelenggara platform digital dalam menerapkan berbagai mekanisme pelindungan anak.
Roblox Dinilai Paling Progresif
Sejauh ini, Kementerian Komdigi telah mengevaluasi delapan platform yang sejak awal ditetapkan sebagai layanan dengan profil risiko tinggi, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
Dari hasil evaluasi, Meutya Hafid menilai Roblox menunjukkan perubahan yang cukup signifikan melalui pengembangan dan penerapan sejumlah fitur khusus pelindungan anak.
Roblox antara lain menerapkan mekanisme age gate system, klasifikasi fitur berdasarkan kelompok usia, serta teknologi age estimation. Melalui penerapan fitur tersebut, sebanyak 23 juta akun anak secara otomatis dipindahkan ke layanan Roblox Kids.
Selain itu, teknologi estimasi usia yang diterapkan Roblox menggunakan pengenalan wajah. Platform tersebut juga telah menghapus fitur komunikasi dengan orang yang tidak dikenal untuk akun anak. “Salah satu platform yang kami nilai telah melakukan perubahan yang cukup signifikan adalah Roblox, yang telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur pelindungan anak yang khusus awalnya diterapkan di Indonesia dan berdampak langsung terhadap pengguna,” kata Meutya Hafid.
Kepatuhan X, Meta, YouTube, dan TikTok
Di sisi lain, Kemkomdigi mencatat masih terdapat platform digital yang belum menunjukkan tingkat komitmen dan kerja sama yang setara dalam memenuhi kewajiban pelindungan anak.
Untuk platform X, misalnya, perusahaan melaporkan telah mengunci sekitar 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun, berdasarkan proyeksi Kemkomdigi, jumlah akun anak di platform tersebut mencapai sekitar 7 juta akun.
Kementerian Kemkomdigi juga mencatat X belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pelindungan anak. “Kami juga berharap X dapat segera membuka kantor perwakilan di Indonesia dalam kerangka juga memudahkan kami memonitor pelaksanaan PP Tunas yang dilakukan oleh platform ini,” ujar Meutya Hafid.
Sementara itu, Meta yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads telah memberikan notifikasi kepada pengguna di bawah 16 tahun sejak 13 Juli 2026. Meta menargetkan penyelesaian proses tersebut pada 31 Desember 2026.
Untuk Facebook, Meta terakhir melaporkan pemblokiran terhadap 184 ribu akun anak pada Mei 2026. Namun, hingga evaluasi enam bulan PP Tunas, belum terdapat pembaruan data dari laporan tersebut. Komdigi memperkirakan terdapat sekitar 33 juta akun anak di seluruh platform Meta. “Dengan demikian kami juga menilai bahwa Meta masih gagal dalam melindungi anak-anak di Indonesia,” tegas Meutya.
Untuk YouTube, Google telah melaporkan penindakan terhadap lebih dari 600 ribu akun anak pada April 2026. Namun, sejak saat itu belum terdapat laporan perkembangan terbaru terkait akun anak yang telah ditindak.
Karena itu, Kemkomdigi mengapresiasi penerapan fitur safe search oleh YouTube. Namun, pemerintah masih menemukan anak yang dapat mengakses layanan tersebut sehingga pemenuhan kewajiban pelindungan anak dinilai belum sepenuhnya terlaksana.
Adapun TikTok sebelumnya telah melaporkan penonaktifan sekitar 4,1 juta akun anak. Namun, angka tersebut belum diperbarui dalam empat bulan terakhir. TikTok juga dinilai belum melaporkan perubahan fitur yang signifikan dalam rangka memperkuat pelindungan anak.
Sementara itu, Bigo Live telah melaporkan penonaktifan 9.409 akun anak dan menetapkan layanan tersebut bagi pengguna berusia di atas 18 tahun.
Pemerintah Siapkan Sanksi hingga Pemutusan Akses
Menkomdigi menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kepatuhan platform digital. Platform yang tidak memenuhi ketentuan PP Tunas dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, peringatan, denda administratif, hingga pemutusan akses. Pemutusan akses dapat dilakukan terhadap fitur tertentu maupun terhadap layanan secara keseluruhan. “Kami tidak berharap untuk melakukan ini dan berharap agar para platform ini melakukan perubahan-perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia,” ujar Meutya Hafid.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda administratif sebagai salah satu instrumen penegakan kepatuhan terhadap platform digital berskala besar atau global.
Untuk platform digital skala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen dari pendapatan global.
Sementara bagi Penyelenggara Sistem Elelktronik (PSE) privat dalam negeri, besaran denda disesuaikan dengan skala usaha, yakni maksimal Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah. Penentuan skala usaha tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Meutya menjelaskan, formulasi denda telah melalui proses konsultasi publik dan penyampaian resmi kepada PSE, khususnya delapan platform yang sejak awal menjadi objek evaluasi. Formulasi tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan ditetapkan dalam regulasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama kementerian terkait.
Profil Risiko 60 Platform Telah Ditetapkan
Selain mengevaluasi delapan platform dengan profil risiko tinggi, Komdigi juga memperluas implementasi PP Tunas melalui mekanisme self-assessment terhadap platform digital lainnya.
Hingga 6 September 2026, Kemkomdigi telah menetapkan dan memverifikasi 60 Penyelenggara Layanan Fitur (PLF) beserta profil risikonya. Dari jumlah tersebut, 22 PLF memiliki profil risiko tinggi dan 38 PLF memiliki profil risiko rendah.
Untuk profil risiko tinggi, sejumlah layanan yang ditetapkan antara lain platform komunikasi dan percakapan seperti Telegram dan Discord; media sosial seperti Pinterest dan SnackVideo; aplikasi gim seperti Hago, Solamah Jong, Age of Empires Mobile, dan Valorant; platform e-commerce seperti Lazada dan Blibli.com; serta layanan streaming seperti WeTV.
Profil risiko tinggi berarti layanan tersebut dinilai tidak aman bagi anak atau tidak diperkenankan memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sejumlah layanan yang ditetapkan memiliki profil risiko rendah atau relatif aman bagi anak dengan pendampingan antara lain Google Classroom, Canva Pendidikan, Ruangguru, layanan gim PlayStation, Google Maps, dan Apple Music. “Penetapan profil risiko ini penting karena setiap layanan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda kepada anak dan semakin tinggi risikonya tentu semakin kuat langkah perlindungan yang harus diterapkan oleh PSE,” jelas Menkomdigi Meutya Hafid.
Menurutnya, penetapan profil risiko tersebut tidak hanya berdasarkan penilaian pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan hasil self-assessment serta masukan dari platform digital.
Platform Diminta Segera Lakukan Self-Assessment
Pihak Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada platform digital yang belum melakukan self-assessment untuk memenuhi kewajibannya hingga akhir 2026. Pemerintah memperpanjang waktu pelaksanaan self-assessment dengan mempertimbangkan kebutuhan platform untuk menyampaikan profil risiko layanannya.
Namun, apabila platform tidak melakukan self-assessment hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah dapat menetapkan sendiri profil risiko masing-masing platform.
Menkomdigi menegaskan bahwa implementasi PP Tunas merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ruang digital Indonesia menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak. “Kami berharap agar dapat kemudian para platform ini melakukan perubahan-perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia,” pungkas Meutya.
Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PP TUNAS serta memastikan seluruh PSE yang menyediakan layanan di Indonesia memenuhi ketentuan pelindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
