Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kiri) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat tersebut membahas pengantar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)
Jakarta, InfoPublik – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi sejumlah langkah dan capaian Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sepanjang 2026, khususnya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital dan menjaga konektivitas serta infrastruktur digital.
Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kemkomdigi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Verrel Bramasta, mengapresiasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak ketika beraktivitas di ruang digital. “Izin menyampaikan apresiasi beberapa langkah konkret dan juga pencapaian yang telah dicapai oleh Menkomdigi, terutama adalah aturan PP Tunas di mana ini melindungi anak-anak di ruang digital,” ujar Verrel.
Ia juga mendukung imbauan pemerintah terkait larangan mengunggah konten pribadi di ruang publik digital. Kebijakan tersebut dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan privasi dan data pribadi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Gavriel Novanto, memberikan apresiasi terhadap respons Kemkomdigi dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, Kemkomdigi berperan dalam menjaga dan memulihkan konektivitas di wilayah yang terdampak bencana. “Apresiasi kepada Kemkomdigi atas respons cepat dalam penanganan bencana di NTT, khususnya dalam menjaga dan memulihkan konektivitas dalam wilayah yang terdampak,” kata Gavriel.
Apresiasi juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, terhadap langkah Kemkomdigi menerbitkan surat edaran mengenai perlindungan sisa kuota internet pelanggan.
Ia menilai kebijakan yang melarang operator seluler menghilangkan atau menghanguskan sisa kuota yang telah dibayar pelanggan serta mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Komdigi karena melalui surat edaran yang sejak beberapa hari yang lalu resmi melarang operator seluler menghilangkan atau menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar oleh pelanggan dan juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan kuota sisa tersebut,” ujar Farah.
Senada dengan Farah, anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi, mengapresiasi langkah cepat Kemkomdigi menerbitkan surat edaran tersebut.
Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan pemerintah merespons aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak pelanggan. “Kami dari Fraksi PAN mengapresiasi surat edaran dari Ibu Menteri Komdigi yang sudah melakukan langkah cepat dan tepat. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan melindungi hak pelanggan,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, turut menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kemkomdigi sepanjang 2026. Ia juga menyambut positif rencana peningkatan anggaran Kemkomdigi untuk tahun anggaran 2027 yang sebelumnya telah dipaparkan dalam rapat kerja.
Adapun apresiasi tersebut mencerminkan dukungan Komisi I DPR RI terhadap berbagai langkah Kemkomdigi dalam menghadapi tantangan transformasi digital, mulai dari perlindungan kelompok rentan di ruang digital hingga memastikan infrastruktur dan konektivitas tetap tersedia bagi masyarakat, termasuk dalam situasi kebencanaan.
Pada kesempatan itu, Komisi I DPR RI juga mendorong agar capaian dan kebijakan tersebut terus diperkuat sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, aman, dan berkelanjutan.
