Hibah Pilkada, Mendagri Apresiasi Maluku

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengatakan, Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Khusus untuk Pilkada yang rencana bulan November 2024 itu sesuai aturan anggarannya bersumber dari APBD. Khusus di Maluku, saya berterima kasih karena sepanjang saya keliling di wilayah timur, provinsi yang sudah paling lengkap," kata Tito  dalam keterangan tertulisnya, usai kunjungan di Kota Ambon, Maluku seperti dilansir ANTARA, Jumat (12/1/2024).

Tito mengatakan, bahwa 12 pemerintah daerah di Maluku telah melaksanakan perjanjian hibah dengan KPU dan Bawaslu. Dan saat ini tengah diproses dengan TNI dan Polri

Mendagri berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah.

"Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. Sehingga saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran," kata Tito.

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon, Tito melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga netralitas ASN/pejabat negara dalam Pemilu 2024.

Sementara itu pada kesempatan lain Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Subair, mengatakan pihaknya  telah menerima dana hibah pengawasan Pemilu 2024 senilai Rp85,3 miliar.

"Kita sudah bahas bersama pihak Kemendagri, Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemda masing-masing kabupaten/kota. Dan dikunci dana hibah untuk Bawaslu Maluku senilai Rp 85,3 miliar," kata Subair.

Menurutnya, sesuai dengan edaran Permendagri, dana hibah Pemilu akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama di tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahap kedua di tahun 2024 sebesar 60 persen.

Dari total 100 persen, sebanyak 48 persen akan dibagikan ke Bawaslu pada 11 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku.