Sumenep, InfoPublik – Kebutuhan perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah isu yang disuarakan warga dalam Reses I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sumenep. Aspirasi tersebut dihimpun anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan masing-masing pada 9–16 November 2026 dan disampaikan melalui laporan tujuh fraksi dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026).
Laporan hasil reses itu menjadi salah satu bahan bagi DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. Tantangannya adalah memastikan aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui program pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, mengatakan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat mengetahui persoalan, kebutuhan, dan harapan warga sebagai bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Seluruh masukan dari laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 ini yang disampaikan masing-masing fraksi nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, sosial hingga perekonomian,” ungkapnya.
Secara umum, aspirasi yang dilaporkan mencakup sejumlah sektor strategis, yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Beragamnya kebutuhan tersebut menunjukkan pentingnya penentuan skala prioritas agar program pemerintah daerah menjawab persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.
Di sektor infrastruktur, perhatian diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang mendukung aktivitas dan aksesibilitas warga. Sementara itu, aspirasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan dasar. Penguatan pertanian, perikanan, dan ekonomi lokal juga menjadi bagian dari harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Zainal menegaskan DPRD akan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui laporan reses. Pembahasan lebih lanjut diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam perencanaan program dan alokasi anggaran.
Tujuh fraksi yang menyampaikan laporan melalui juru bicara masing-masing adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Gerindra-PKS.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Tahap berikutnya menjadi bagian penting dari proses penyerapan aspirasi, yakni menerjemahkan laporan reses menjadi usulan yang terukur, menentukan prioritas, serta mengawal tindak lanjutnya dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota dewan, tetapi menjadi jalur penyampaian kebutuhan warga ke dalam kebijakan pemerintah daerah.
(Ren/Fer)