Sumenep, InfoPublik – Percepatan layanan administrasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan memindahkan dokumen ke format digital. Keaslian tanda tangan, keutuhan dokumen, dan keamanan informasi juga harus terjamin. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep mendorong penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga tingkat kecamatan dan desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi teknis pembuatan TTE di Aula Diskominfo Kabupaten Sumenep, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus menjawab permintaan kecamatan yang membutuhkan pendampingan teknis dalam penggunaan tanda tangan digital.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, melalui Kepala Bidang Teknologi Informatika, Eko Roby Subekti, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Kegiatan ini juga dilaksanakan karena ada permintaan dari kecamatan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) TTE ini,” ujar Eko.
Menurutnya, pendampingan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi aparatur agar mampu membuat dan menggunakan TTE secara mandiri. Kemampuan dasar teknologi informasi menjadi salah satu modal penting, mengingat penerapannya tidak hanya menyasar perangkat kecamatan, tetapi juga pemerintahan desa.
Kemandirian aparatur diperlukan agar penggunaan TTE tidak terus bergantung pada pendampingan teknis dari Diskominfo. Dengan kemampuan yang memadai, proses administrasi di masing-masing wilayah diharapkan berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta bisa mandiri dalam pembuatan dan penggunaan TTE, sehingga pelayanan administrasi pemerintahan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan aman,” jelasnya.
Namun, percepatan digitalisasi administrasi juga harus diikuti pemahaman mengenai keamanan dan legalitas dokumen elektronik. TTE yang menggunakan sertifikat elektronik resmi dapat membantu memastikan identitas penanda tangan serta menjaga keutuhan dokumen, sehingga perubahan tanpa izin dan pemalsuan tanda tangan lebih mudah dicegah.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari, menegaskan bahwa peserta perlu memahami sekaligus mempraktikkan penggunaan sertifikat elektronik, bukan sekadar mengenal teknologinya.
“Diharapkan peserta bisa memahami dan mengimplementasikan sertifikat elektronik. Saat ini, tuntutan harus bisa mengikuti aturan yang ada, dan mengimplementasikan sertifikat elektronik,” ujarnya.
Penggunaan TTE menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun administrasi pemerintahan berbasis digital. Selain mendukung proses persuratan yang lebih efisien, penerapannya dapat memperkuat keabsahan dokumen dan akuntabilitas pelayanan publik.
Diskominfo Kabupaten Sumenep berharap penerapan TTE dapat segera meluas di seluruh kecamatan dan desa, terutama dalam pengelolaan naskah dinas dan pelayanan administrasi. Keberhasilan langkah ini akan ditentukan oleh kesiapan aparatur, pemahaman terhadap sertifikat elektronik, serta konsistensi penerapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi menghasilkan layanan administrasi yang lebih cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(Ren/Fer)