Gresik, InfoPublik – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 memasuki tahap koordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan serikat pekerja. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi sejumlah komponen yang dibahas untuk menyusun rekomendasi pengupahan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik membahas persiapan tersebut bersama para ketua DPC serikat pekerja dan serikat buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi menjelang rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026. Para pihak membahas perkembangan agenda pengupahan sekaligus pentingnya menyusun tahapan kerja yang jelas agar rekomendasi UMK dapat dirumuskan sesuai jadwal.
Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menekankan bahwa kepastian tahapan dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam proses perumusan rekomendasi. “Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Selain komponen perhitungan pengupahan, Pemkab Gresik menyoroti perlunya mempertimbangkan karakteristik dunia usaha di daerah tersebut. Pemetaan mencakup perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang berkontribusi terhadap perekonomian dan investasi daerah.
Menurut Gus Yani, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi bahan pertimbangan agar kebijakan pengupahan memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan kegiatan usaha.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Pemkab Gresik juga telah menerima surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 mengenai arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.
Dalam tindak lanjutnya, pemerintah daerah mengacu pada data Kebutuhan Hidup Layak dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu bahan pembahasan. Data tersebut diharapkan membantu menggambarkan kondisi riil pekerja, sementara indikator ekonomi dan karakteristik usaha menjadi pertimbangan dalam menyusun rekomendasi.
“Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelas Gus Yani.
Proses perumusan UMK Gresik 2027 selanjutnya mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan kepentingan para pihak dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Sesuai jadwal yang disampaikan Pemkab Gresik, penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026.
Dengan tenggat tersebut, penyelesaian pembahasan dan rekomendasi menjadi agenda penting dalam beberapa hari ke depan. Hasilnya akan menentukan besaran upah minimum yang menjadi salah satu acuan perlindungan pendapatan pekerja sekaligus pertimbangan bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.