Padang, Infopublik — Kota Padang, Sumatra Barat, menargetkan kenaikan predikat Kota Layak Anak (KLA) dari Nindya menjadi Utama pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota menyiapkan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang berlangsung pada 18–19 November 2026, dengan peninjauan terhadap fasilitas pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Verifikasi ini menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kebijakan dan program ramah anak benar-benar berjalan, mulai dari lingkungan sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan taman bermain hingga layanan perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan pendampingan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, bukan hanya pemerintah daerah.
“Penyelenggaraan KLA menjadi penting karena pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya melalui satu perangkat daerah saja,” ujar Boby dalam rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, kolaborasi perlu melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan forum anak daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan ramah anak tidak berhenti pada dokumen dan program, tetapi juga terlihat dalam kualitas layanan serta lingkungan yang aman bagi anak.
Verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi. Pada 18 November 2026, tim DP3AP2KB bersama Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang mengikuti sesi desk. Selanjutnya, pada 19 November 2026, tim verifikator dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan secara acak ke sejumlah lokasi.
Peninjauan mencakup klaster pemenuhan hak anak, antara lain sekolah, puskesmas, masjid, taman bermain, ruang laktasi di organisasi perangkat daerah (OPD), kawasan tanpa rokok, serta kelurahan dan kecamatan ramah anak.
Sementara itu, pada klaster perlindungan khusus anak, lokasi yang menjadi cakupan peninjauan meliputi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengadilan, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Unit PPPA Polresta Padang, dan rumah aman.
Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian KLA tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk anak, tetapi juga kesiapan sistem layanan dalam mencegah kekerasan, menangani kasus, dan memberikan perlindungan kepada anak.
Boby meminta seluruh perangkat daerah dan anggota Gugus Tugas KLA memastikan kesiapan fasilitas, data, serta bukti dukung program yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Ia menegaskan, target predikat Utama pada 2026 merupakan arahan Wali Kota Padang yang membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang 2026, Wanda Leksmana, menyebut Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatra Barat yang mendapat kunjungan kementerian dalam tahapan verifikasi lapangan KLA tahun ini.
Menurut Wanda, berbagai inovasi yang dijalankan perangkat daerah menjadi modal untuk meningkatkan capaian penilaian, termasuk di tengah efisiensi anggaran. Pada evaluasi 2025, Kota Padang meraih predikat Nindya, tingkat ketiga dalam lima tingkatan KLA, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kota Layak Anak.
“Yang kita harapkan di tahun 2026 ini, yang penganugerahannya pada tahun 2027, semoga Kota Padang bisa mendapatkan predikat Utama. Berdasarkan himpunan data awal tahun 2026, banyak inovasi yang tetap dilakukan OPD meski di tengah efisiensi anggaran,” kata Wanda.
Hasil verifikasi lapangan akan menjadi salah satu tahapan penting dalam evaluasi KLA 2026, dengan penganugerahan dijadwalkan pada 2027. Bagi Padang, peningkatan predikat bukan sekadar capaian administratif, melainkan dorongan untuk memastikan hak anak terpenuhi dan layanan perlindungan semakin kuat di seluruh wilayah kota.
(Tfk)
~ 📤 by Ju