Padang, Infopublik – Kota Padang menyiapkan fasilitas rehabilitasi narkoba dengan kapasitas awal 30 tempat tidur untuk memperluas akses pemulihan bagi warga yang mengalami ketergantungan narkotika. Pemerintah Kota Padang menjajaki pembentukan layanan tersebut di bawah RSUD dr. Rasidin dengan pendampingan teknis Badan Narkotika Nasional (BNN).
Langkah ini menjadi upaya memperkuat penanganan penyalahgunaan narkoba di ibu kota Sumatra Barat, tidak hanya melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, tetapi juga menyediakan layanan pemulihan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Penjajakan tersebut dibahas Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengunjungi Kantor BNN Pusat di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan itu disambut Pelaksana Tugas Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI Amrita Devi.
Maigus mengatakan, Pemko Padang ingin memastikan warga yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika memperoleh kesempatan untuk pulih melalui fasilitas yang memadai. “Kami ingin menyembuhkan korban. Banyak anak-anak Kota Padang yang harus kita selamatkan. Karena itu kami datang ke BNN Pusat, untuk meminta arahan agar Kota Padang bisa punya fasilitas rehabilitasinya sendiri,” ujar Maigus.
Menurut dia, penyediaan fasilitas rehabilitasi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk melindungi generasi muda. Pemerintah daerah ingin memperkuat upaya pencegahan sekaligus memastikan warga yang membutuhkan penanganan memiliki akses terhadap layanan pemulihan.
Dalam pertemuan tersebut, BNN merekomendasikan pembentukan instalasi atau unit layanan rehabilitasi khusus di bawah RSUD dr. Rasidin yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Model ini dinilai dapat menjadi pilihan untuk mempercepat penyiapan layanan, termasuk dari sisi perizinan dan pengelolaan pembiayaan, dibandingkan membangun kelembagaan rumah sakit tersendiri dari awal.
Pada tahap awal, layanan direncanakan memiliki kapasitas 30 tempat tidur. Kesiapannya membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam penanganan ketergantungan narkotika, antara lain dokter terlatih adiksi, perawat terlatih NAPZA, psikolog atau psikiater, konselor adiksi bersertifikat, pekerja sosial, apoteker, serta tenaga administrasi.
Pemenuhan sumber daya manusia tersebut menjadi faktor penting agar layanan tidak hanya menyediakan tempat perawatan, tetapi juga mampu menangani kebutuhan medis, psikologis, dan sosial pasien secara terpadu.
Selain menyiapkan layanan berbasis rumah sakit, BNN mendorong penguatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di kelurahan rawan narkoba. Pendekatan ini diharapkan memperluas jangkauan pencegahan dan pendampingan di tingkat komunitas sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Pemko Padang akan membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba dan menyusun kajian kelayakan. Pemerintah kota juga akan melanjutkan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) dengan BNN dalam sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Maigus menegaskan, keberadaan layanan rehabilitasi diharapkan melengkapi upaya pemerintah daerah dalam menekan persoalan narkoba sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi warga yang terdampak.
“Ini investasi untuk menyelamatkan generasi muda. Kami ingin Kota Padang tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga punya tempat untuk menyembuhkan warganya yang menjadi korban,” katanya.
Sementara itu, Amrita Devi mengapresiasi langkah Pemko Padang dan menyatakan BNN siap memberikan pendampingan sejak tahap perencanaan. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan ketentuan Peraturan Kepala BNN Nomor 24 Tahun 2017 dan standar SNI 8807:2022, proses akreditasi Kementerian Kesehatan, serta pemenuhan status Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
BNN juga menyiapkan dukungan peningkatan kompetensi tenaga layanan melalui pelatihan detoksifikasi, sertifikasi konselor adiksi, dan kesempatan magang di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor. “BNN siap mendampingi Kota Padang sejak tahap perencanaan, agar RS Rehabilitasi yang dibangun langsung memenuhi standar nasional,” ujar Amrita.
Dalam kunjungan tersebut, Maigus didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Srikurnia Yati, serta Direktur RSUD dr. Rasidin Lismawati.
Rencana ini masih memerlukan kajian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebelum layanan dapat beroperasi. Keberhasilan realisasinya akan ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tenaga profesional, standar pelayanan, serta kesinambungan dukungan pemerintah dan BNN agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh rehabilitasi secara layak.
(Tfk)
~ 📤 by Ju