Kabupaten Gorontalo, InfoPublik – Pelajar SMP Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo, diajak berani menolak perundungan, menghargai perbedaan, dan memahami keseimbangan hak serta kewajiban sebagai bagian dari penguatan kesadaran hak asasi manusia (HAM).
Ajakan tersebut disampaikan Analis HAM Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo, Nouval Mohamad, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, khususnya pelajar, di SMP Negeri 3 Telaga.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang hak dasar setiap manusia, tetapi juga diajak mengenali bentuk-bentuk perundungan, memahami dampaknya, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menyaksikan atau mengalami kekerasan di lingkungan sekolah maupun media sosial.
Sebagai bentuk komitmen, para siswa juga mengikrarkan Janji Pelajar Sadar HAM, yang mencakup komitmen menghormati hak setiap orang, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta tidak melakukan perundungan dan kekerasan.
Dalam pemaparan materinya, Nouval menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial seseorang.
Ia menjelaskan, setiap pelajar memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perundungan, menyampaikan pendapat secara sopan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta menikmati lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
“Setiap orang berhak hidup dengan aman dan bermartabat serta diperlakukan secara adil. Karena itu, tidak seorang pun boleh direndahkan, dihina, atau diperlakukan secara tidak adil,” kata Nouval, Selasa (17/11/2026).
Nouval juga mengingatkan bahwa memahami HAM tidak cukup hanya dengan mengetahui definisinya. Kesadaran tersebut harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, mulai dari menghargai teman, mendengarkan pendapat orang lain, hingga tidak mengejek kekurangan sesama.
Menurutnya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelajar yang memiliki hak memperoleh pendidikan juga berkewajiban mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan serta fasilitas sekolah, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya.
“Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban juga harus dilaksanakan. Jika kita ingin hak kita dihormati, kita juga harus menghormati hak orang lain,” pesannya.
Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Nouval menjelaskan, perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mendorong, dan menendang; kekerasan verbal berupa hinaan, ejekan, dan ancaman; hingga tindakan sosial seperti mengucilkan atau mempermalukan teman.
Perundungan juga dapat terjadi di ruang digital melalui penghinaan atau penyebaran konten yang menyakiti orang lain di internet dan media sosial. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadi pelaku perundungan, tidak ikut menertawakan korban, serta berani membantu korban dengan cara yang aman. Jika menemukan tindakan tersebut, siswa diminta melaporkannya kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya.“Jangan sampai karena perilaku kita, teman tidak mau lagi datang ke sekolah,” menjadi peringatan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Untuk memperkuat pemahaman siswa, Nouval memberikan contoh kasus tentang seorang siswa baru yang diejek karena memiliki penampilan berbeda dan tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Melalui contoh itu, siswa diajak memahami bahwa tindakan mengucilkan seseorang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan perlakuan yang adil.
Para siswa juga diajak mendiskusikan langkah penyelesaian yang tepat, seperti menerima perbedaan, mengajak teman berinteraksi, menghentikan perundungan, dan melaporkan kejadian kepada guru apabila diperlukan.
]Selain dalam interaksi langsung, Nouval mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip HAM saat menggunakan media sosial. Pelajar diminta tidak menyebarkan foto teman tanpa izin, membuat komentar yang menghina, menyebarkan berita bohong, ataupun membagikan data pribadi secara sembarangan. Menurutnya, media sosial harus digunakan secara bijak dengan tetap menghormati privasi dan pendapat orang lain.
Dalam kegiatan tersebut, Nouval turut menjelaskan sejumlah landasan hukum perlindungan HAM di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A hingga Pasal 28J dan Pasal 31, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ia menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan peran bersama negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, para pelajar didorong memulai penerapan nilai-nilai HAM dari diri sendiri, antara lain dengan berteman tanpa diskriminasi, menghormati guru dan orang tua, menolak kekerasan, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta menjaga kerukunan di lingkungan sekolah.
Sebagai bentuk komitmen, para siswa mengikuti pembacaan Janji Pelajar Sadar HAM yang memuat enam poin, yakni menghormati hak setiap orang, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan dan kekerasan, menjadi teman yang baik bagi semua orang, serta menjaga nama baik sekolah.
Nouval berharap pemahaman yang diperoleh para siswa tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan disebarluaskan kepada teman-teman lainnya.
“Jadilah pelajar yang cerdas, berkarakter, berempati, dan menghargai hak setiap orang. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua anak,” pesannya. (mcgorontaloprov/rls/akp)