Pemprov Gorontalo Siap Laksanakan APBD Tahun Anggaran 2027
Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. (foto PPID)
Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan proyeksi pendapatan daerah direncanakan sejumlah Rp1,56 Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,59 Triliun yang dialokasikan secara proporsional ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selisih pendapatan dikurangi belanja, diperkirakan defisit sebesar Rp25,59 miliar.
"Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan, direncanakan berasal dari silpa sebesar Rp47,53 miliar dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21,93 miliar, yaitu untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman PEN tahun 2021 dan penyertaan modal ke PT Bank Sulutgo, serta pembiayaan netto sebesar Rp25,59 Miliar," kata Gusnar Ismail pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama jajaran eksekutif telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan APBD tahun anggaran 2027.
Agenda rapat merupakan pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2027, yang meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan anggota DPRD, pendapat akhir Gubernur, hingga penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama.
Gusnar juga menekankan pentingnya mempersiapkan proses administrasi serta pengadaan barang dan jasa sejak dini, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dimulai pada awal Januari 2027 dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait peningkatan pendapatan daerah, Gubernur turut menyoroti potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pertambangan rakyat. Ia menyampaikan bahwa sejumlah izin pertambangan rakyat telah diterbitkan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses finalisasi.
Selain itu, Gubernur menyinggung potensi penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, khususnya terkait hasil produksi PT Pani Gold. Ia menyampaikan perlunya penelusuran terhadap hasil produksi dan stok emas yang masih tersimpan agar potensi penerimaan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur berharap DPRD Provinsi Gorontalo terus memberikan dukungan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2027 agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran yang memuat proses pembahasan, pendapat fraksi, Sambutan Gubernur serta hasil pembicaraan bersama pihak eksekutif, Ketua DPRD selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan secara lisan.
Seluruh delapan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menerima hasil pembahasan dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan pimpinan DPRD. Prosesi penandatanganan dipimpin sementara oleh Wakil Ketua DPRD, La Ode Haimuddin, sebelum pimpinan rapat dikembalikan kepada Ketua DPRD, Idrus M.T. Mopili.
Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, tahapan pembahasan di tingkat DPRD telah diselesaikan melalui persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. Dokumen APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui persetujuan APBD 2027 ini, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan tetap berorientasi pada prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/septian)