Kota Gorontalo, InfoPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Wilayah Kerja Gorontalo dan Sulawesi Utara mulai mempersiapkan usulan lima Desa Sadar HAM untuk tahun 2027.
Proses penentuan desa sasaran diminta segera dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah agar desa yang diusulkan memenuhi kriteria sebagai desa binaan sadar HAM.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan (Kabid IDP) Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mirfad Rosana Basalamah, di sela-sela apel kerja yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (16/11/2026).
Mirfad menyampaikan, target lima desa tersebut telah ditetapkan oleh kementerian dengan pembagian berdasarkan wilayah kerja, yakni dua desa di Sulawesi Tengah, dua desa di Sulawesi Utara, dan satu desa di Gorontalo.
Ia meminta Koordinator Wilayah Kerja dan jajaran terkait, serta penanggung jawab kegiatan atau person in charge (PIC) segera menyiapkan usulan desa dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PM-PD) serta bupati setempat.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan desa yang diusulkan benar-benar layak menjadi desa binaan dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM.
“Mohon bantuan pak Korwil dan para PIC untuk dapat segera membuatkan usulan dan berkoordinasi dengan Dinas PM-PD maupun bupati setempat, sehingga desa-desa yang diajukan benar-benar layak menjadi desa binaan sadar HAM,” ujar Mirfad.
Selain menyiapkan usulan desa, Mirfad menekankan pentingnya evaluasi terhadap para penggerak HAM sebagai dasar penentuan kelanjutan kontrak pada tahun 2027. Menurut dia, evaluasi tersebut perlu mengacu pada tiga indikator utama yang menjadi dasar pencanangan desa sebagai Desa Sadar HAM definitif.
“Evaluasi diharapkan dapat memastikan bahwa program tidak berhenti pada penetapan administratif, tetapi juga mendorong pelaksanaan nilai-nilai HAM secara nyata di tengah masyarakat,” jelas Mirfad.
Dalam kesempatan yang sama, Mirfad mengingatkan jajaran Bidang Instrumen dan Penguatan agar terus memperkuat promosi dan edukasi HAM melalui berbagai saluran komunikasi. Ia mengajak seluruh pegawai mengambil peran sebagai pembuat konten, narator, maupun penyebar informasi untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
Menurutnya, pemanfaatan berbagai platform digital, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan X, perlu dioptimalkan untuk menyebarluaskan informasi serta edukasi HAM secara konsisten. Upaya tersebut juga harus berjalan melalui kegiatan edukasi secara langsung agar pesan-pesan HAM dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Mirfad juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Bidang Instrumen dan Penguatan tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran maupun penyelesaian administrasi.
Setiap kegiatan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menjalankan tugas secara akuntabel dan memastikan hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Ingat, wajah Kementerian HAM ada pada kita semua. Lakukan dan laksanakan secara akuntabel,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kualitas pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian HAM.
Di akhir penyampaiannya, Mirfad meminta agar penyusunan dan finalisasi rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM segera dituntaskan. Ia mengingatkan jajaran terkait untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam minggu berjalan, sekaligus memastikan laporan analisis peraturan daerah, rancangan peraturan daerah, serta laporan terkait konvensi internasional disusun dan disampaikan sesuai tenggat yang ditetapkan kementerian.
Selain itu, seluruh laporan pelaksanaan kegiatan, mulai dari penguatan HAM bagi masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan aparatur sipil negara hingga analisis produk hukum daerah dan konvensi internasional, harus diunggah ke Google Drive sesuai kategori yang telah disediakan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dokumentasi kegiatan tertata dengan baik, mudah diakses, serta mendukung akuntabilitas pelaksanaan program.
Melalui arahan tersebut, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah mendorong penguatan edukasi HAM, percepatan persiapan Desa Sadar HAM 2027, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (mcgorontaloprov/rls/akp)