Kota Gorontalo, InfoPublik – Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Sarton Dali, meminta timnya untuk segera mematangkan usulan Desa Sadar HAM Tahun 2027 sekaligus memastikan pelaporan aksi HAM diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Hal itu disampaikan Sarton Dali dalam rapat internal bersama seluruh tim Wilker KemenHAM Gorontalo, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga peserta Program Magang KemenHAM, di ruang rapat kantor setempat, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mirfad Rosana Basalamah, yang sebelumnya disampaikan dalam apel kerja pagi.
Dalam pembahasan Desa Sadar HAM 2027, Sarton menekankan pentingnya mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan lokasi, termasuk jarak dari kantor serta kesiapan wilayah yang akan diusulkan.
Wilayah yang relatif jauh, seperti Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, tetap menjadi pertimbangan. Penentuan lokasi diharapkan dilakukan secara cermat agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.
Selain mematangkan usulan desa, jajaran juga diminta memperhatikan tenggat pelaporan aksi HAM yang dibatasi hingga tanggal 20 November 2026. Tindak lanjut pelaporan tersebut akan melibatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota.
Sarton juga mengingatkan para penanggung jawab kegiatan atau person in charge (PIC), baik dari unsur Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) maupun Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK), agar segera menyiapkan laporan tahunan.
Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain isu HAM internasional, analisis dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) serta peraturan daerah, penguatan kapasitas HAM, dan evaluasi tenaga penggerak HAM di desa.
Di sisi lain, persiapan peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2026 juga menjadi perhatian. Seluruh jajaran tim KemenHAM didorong berkoordinasi melalui penyampaian surat kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait kegiatan publikasi dan pemasangan spanduk untuk menyemarakkan peringatan tersebut.
Rapat internal ini menjadi bagian dari upaya Wilker KemenHAM Gorontalo memastikan program kerja berjalan terarah, pelaporan diselesaikan tepat waktu, dan agenda penguatan HAM di daerah dapat dipersiapkan sejak dini. (mcgorontaloprov/rls/akp)