Pemprov Gorontalo Matangkan Perubahan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Daerah
Rapat harmonisasi di aula Kanwil Kemenkum Gorontalo. (foto Septian)
Rapat harmonisasi di aula Kanwil Kemenkum Gorontalo. (foto Septian)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Gorontalo, Raymond JH Takasenseran menyatakan penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
“Dengan penyempurnaan ini, pelaksanaan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Raymond pada rapat harmonisasi yang bertempat di aula Kanwil Kemenkum Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Raymond mengatakan, langkah itu dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi daerah dengan perkembangan regulasi serta mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Rapat ini merupakan upaya untuk mematangkan rancangan peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 65 tahun 2023 tentang Kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, memaparkan bahwa penyusunan rancangan perubahan telah melalui sejumlah tahapan.
Proses tersebut diawali dengan diskusi kelompok terpumpun pada 16 Oktober 2026 yang menghadirkan narasumber dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta diikuti perangkat daerah yang terdampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18, 19, dan 20.
Menurut Sukril tahapan berikutnya berupa fasilitasi dan sosialisasi perubahan Pergub nomor 65 tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber dari unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Dalam rapat harmonisasi, sejumlah penyempurnaan menjadi pokok pembahasan, antara lain penambahan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada konsiderans menimbang. Pada bagian dasar hukum atau konsiderans mengingat, pembahasan mencakup pencantuman PMK Nomor 100 Tahun 2025 sebagai pengganti rujukan PMK Nomor 231/PMK.05/2022.
Sebagai tindak lanjut, hasil harmonisasi akan menjadi dasar penyesuaian rancangan bersama Biro Hukum sebelum disampaikan ke tahap berikutnya. Melalui proses ini, perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023 diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/septian)
© Copyright 2026, All Rights Reserved