Kota Gorontalo, InfoPublik – Ikan segar menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi nasional Oktober 2026 dengan andil 0,20 persen. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat pemantauan harga dan pasokan ikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan daerah.
Upaya itu menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti DKP Provinsi Gorontalo secara daring dari Ruang Oval Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta diikuti sejumlah pejabat lingkup Pemprov Gorontalo, termasuk Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Syafrie A.B. Kasim.
Secara nasional, rapat yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dipimpin Menteri Dalam Negeri dan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Dalam pemaparan perkembangan inflasi nasional Oktober 2026, tercatat inflasi tahunan (year on year) sebesar 3,23 persen. Selain ikan segar sebesar 0,20 persen, komoditas penyumbang inflasi lainnya meliputi bensin 0,31 persen, cabai rawit 0,24 persen, emas perhiasan 0,22 persen, dan beras 0,17 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,22 persen. Pada periode ini, ikan segar tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi. Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain cabai merah 0,13 persen, cabai rawit 0,05 persen, tomat 0,04 persen, sawi hijau 0,01 persen, dan tarif angkutan udara 0,01 persen.
Dari perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu kedua November 2026, sebanyak 14 provinsi mengalami kenaikan, sedangkan 24 provinsi lainnya mencatat penurunan. Provinsi Gorontalo termasuk dalam kelompok daerah yang mengalami penurunan IPH.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah untuk aktif turun langsung ke lapangan memantau perkembangan harga komoditas pangan. Langkah ini diperlukan agar potensi kenaikan harga dapat diketahui lebih awal dan segera diantisipasi.
Menanggapi hal tersebut, Syafrie A.B. Kasim menyampaikan bahwa DKP Provinsi Gorontalo secara rutin melakukan pemantauan harga dan ketersediaan ikan di pasar.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan pasokan ikan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh ikan dengan harga yang wajar. Kami juga terus mendorong tersedianya informasi harga yang akurat sebagai bahan evaluasi dan langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga,” ujarnya.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen DKP dalam menjaga akses masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani bergizi tinggi, sekaligus mendukung stabilitas pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/yanto)