Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Selasa (10/11/2026). Foto:Harry
Langgur, InfoPublik – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur harus menjamin perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian situs bersejarah, serta kepastian pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Thaher saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR KPN Langgur di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, dokumen RDTR akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan fasilitas publik, kawasan ekonomi, infrastruktur, serta kawasan yang harus dilindungi.
"Saya ingin menegaskan, RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, tetapi instrumen untuk menentukan ke mana kawasan ini akan berkembang ke depan," tegasnya.
Thaher menekankan bahwa penyusunan RDTR tidak boleh mengabaikan sejarah kepemilikan tanah dan tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebab, sebagian besar wilayah Maluku Tenggara memiliki hubungan erat dengan hak ulayat dan kehidupan masyarakat adat.
Karena itu, setiap rencana pemanfaatan ruang harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat melalui komunikasi, musyawarah, serta kesepakatan bersama pemangku kepentingan adat.
"Jangan hanya melihat dari sisi peta dan dokumen teknis. Kita harus melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk sejarah, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat," pesannya.
Selain perlindungan tanah adat, Bupati meminta situs bersejarah, kawasan bernilai budaya, dan peninggalan sejarah di Maluku Tenggara diinventarisasi sebagai bagian dari penyusunan dokumen tata ruang.
Ia juga menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para raja, tokoh adat, instansi vertikal, TNI, sejarawan, serta unsur masyarakat untuk memberikan data dan masukan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Thaher mengingatkan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah pusat untuk penyusunan RDTR merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
"Jangan sampai kesempatan ini kita lewatkan. Tidak semua kabupaten mendapat kesempatan ini. Jadi, tolong dimanfaatkan, jangan sampai dilewatkan begitu saja," ujarnya.
Menurutnya, kepastian tata ruang diperlukan sebelum pemerintah membangun pasar, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), gedung pemerintahan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya.
Keberadaan RDTR juga akan membantu pemerintah menentukan peruntukan lahan sehingga proses perencanaan, penyusunan desain, pengadaan tanah, dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara terukur.
Dalam penyusunan RDTR, Thaher meminta seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan kawasan perbatasan.
Ia menyebutkan, Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 11 kecamatan, 192 ohoi atau desa, dan 68 pulau, dengan delapan pulau di antaranya berpenghuni. Selain itu, empat kecamatan masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar.
Kondisi tersebut menuntut perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada daratan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kawasan pesisir, konektivitas antarpulau, serta potensi perikanan dan kelautan.
"Jangan dengan rasa, tetapi dengan cara berpikir sehat. Jangan hanya sampaikan kampung saya atau kecamatan saya. Kita harus berpikir secara global, secara keseluruhan, untuk 11 kecamatan dan 192 kampung," tegasnya.
Thaher mengingatkan peserta konsultasi publik agar mengutamakan kepentingan pembangunan kabupaten secara keseluruhan, bukan hanya memperjuangkan kebutuhan desa atau kecamatan masing-masing.
Ia juga menilai dokumen tata ruang yang dilengkapi data teknis, potensi wilayah, dan kebutuhan pembangunan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah saat mengajukan dukungan program kepada pemerintah pusat.
"Kalau kita ajukan proposal program pembanagunan ke Jakarta dan saya presentasikan bahwa RDTR ini ada, maka pasti dilirik. Tetapi kalau kita tidak punya data apa-apa, kita akan sulit memperjuangkan kebutuhan daerah," ungkapnya.
Mengaitkan penyusunan RDTR dengan peringatan Hari Pahlawan, Thaher mengajak seluruh elemen masyarakat meneruskan semangat perjuangan melalui pemikiran konstruktif dan keterlibatan dalam pembangunan daerah.
"Saya minta Bapak Raja dan semua peserta menyampaikan pendapat dan pemikiran tentang RDTR ini. Maluku Tenggara dan Maluku, insyaallah, akan lebih baik lagi pada waktu-waktu yang akan datang," tutupnya.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)
