Bone Bolango, InfoPublik – Penguatan pengawasan terhadap zona inti menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dalam kegiatan pemantauan aktivitas pemanfaatan dan patroli Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo, 14–15 November 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak melalui Program LAUTRA ini menyasar sejumlah titik penting, meliputi Zona Inti Desa Olele, Oluhuta, Botubarani, dan Biluhu Timur, serta Zona Interaksi Hiu Paus Botubarani.
Pemantauan dilakukan dalam berbagai periode waktu, mulai malam hari menjelang dini hari, pagi hingga sore hari. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai pola aktivitas nelayan, wisatawan, pelaku usaha wisata bahari, serta pengguna ruang laut lainnya.
Dari hasil pemantauan lapangan, tim masih menjumpai sejumlah aktivitas nelayan skala kecil, wisatawan, dan dive operator di dalam zona inti maupun Zona Interaksi Hiu Paus Botubarani.
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim melakukan pendataan identitas nelayan, pembinaan, serta edukasi mengenai fungsi dan ketentuan pemanfaatan masing-masing zona dalam kawasan konservasi.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL&PSDKP) DKP Provinsi Gorontalo Fahrul U. Amlain, menjelaskan bahwa pemantauan ini tidak semata-mata bertujuan menemukan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami batasan dan aturan pemanfaatan ruang laut.
"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat mengetahui fungsi setiap zona dan memahami aktivitas apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Karena itu, setiap temuan di lapangan kami tindak lanjuti dengan pendataan, pembinaan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat," ujar Fahrul, Minggu (14/11/2026).
Ia menambahkan, zona inti merupakan bagian kawasan konservasi dengan tingkat perlindungan tinggi yang harus dijaga dari aktivitas pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. Keberadaan zona ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap habitat, daerah pemijahan, pembesaran, dan keberlangsungan berbagai jenis biota laut.
Sementara itu Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan zonasi.
"Pengawasan harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kita ingin masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi, tetapi juga memahami mengapa ada pembagian zona dan bagaimana aturan pemanfaatannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan perlindungan kawasan," ungkap Aryanto.
Ia berharap melalui pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, pengelolaan KKPD Teluk Gorontalo semakin efektif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem laut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan demikian, kawasan konservasi dapat memberikan manfaat ekologis dan ekonomi dalam jangka panjang bagi generasi mendatang. (mcgorontaloprov/yanto)