Tidore, InfoPublik- Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore, Senin (16/11/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kota Tidore pada 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764, sedangkan belanja daerah mencapai Rp986.518.497.631.
Muhammad Sinen mengatakan, penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut dia, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah akibat dinamika transfer dari pemerintah pusat, peningkatan belanja wajib, serta tuntutan pelayanan publik.
"Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan," kata dia.
Ia menjelaskan, arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata. Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, lanjutnya, terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
"Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan," ujar dia.
Secara terperinci, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 terdiri atas PAD sebesar Rp82.110.770.924, pendapatan transfer sebesar Rp825.863.556.292, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7.487.038.548.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp986.518.497.631, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, serta belanja transfer Rp79.848.706.000.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.000.000.000.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan momentum strategis untuk mencermati arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah," ujar dia.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ade Kama tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, staf ahli wali kota, para asisten Sekretariat Daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda tentang APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Ade Kama.
(MC Tidore/Nun)