Pemerintah Kabupaten Belu bersama DPRD Kabupaten Belu menyepakati empat Ranperda dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Belu, (foto: MC Belu)
Belu, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu, Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I Januaria Awalde Berek dan Wakil Ketua II Antonius CHR Djaga Kota. Hadir dalam rapat tersebut Bupati dan Wakil Bupati Belu, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Belu.
Dalam sambutan Bupati Belu, Willybrodus Lay, yang dibacakan Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut.
Bupati menjelaskan, pembahasan keempat Ranperda telah melalui berbagai tahapan, termasuk penyampaian pandangan, catatan, pertanyaan, kritik, dan saran dari masing-masing pihak. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
Empat Ranperda yang disepakati bersama meliputi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027, Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Bupati berharap, setelah memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keempat Ranperda tersebut dapat menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Belu.
“Keempat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, diharapkan setelah mendapatkan rekomendasi atas hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi, dapat menjadi jawaban bagi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di tahun 2027,” demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Belu.
Secara khusus, Bupati menegaskan bahwa regulasi terkait pemerintahan desa berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Penyusunan regulasi tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan tentang desa, khususnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Melalui persetujuan bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan terhadap empat Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Belu dan Ketua DPRD Kabupaten Belu.
