Pemkot Tidore Pastikan Stabilitas Harga Pangan
Pemkot Tidore mengikuti rakor inflasi daerah, pada Senin (16/11/2026)/ (Mhd Rizki/Prokompim Daerah)
Pemkot Tidore mengikuti rakor inflasi daerah, pada Senin (16/11/2026)/ (Mhd Rizki/Prokompim Daerah)
Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos) di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027, Perlindungan Sosial, dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (16/11/2026).
Ismail mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap pekan tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi terkait perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.
Ia menjelaskan, secara umum harga bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan masih stabil. Namun, beberapa komoditas, seperti cabai rawit dan cabai merah, sempat mengalami kenaikan harga pada minggu pertama November 2026 sebelum kembali mengalami penurunan.
“Bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga, namun ada beberapa komoditi seperti cabe rawit dan cabe merah mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Bulan November namun saat ini sudah mengalami penurunan harga,” kata Ismail.
Selain pengendalian inflasi, Ismail menyampaikan bahwa capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 22 persen, melampaui target nasional sebesar 19 persen.
“Saat ini dinas terkait melakukan kroscek lapangan terkait perlinsos dan juga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar ke seluruh ASN, PPPK, Non ASN maupun masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD,” tandas Ismail.
Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait terus melakukan pengecekan lapangan terhadap pelaksanaan program perlindungan sosial. Selain itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terus didorong dengan menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga non-ASN, serta masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
(Uyun/MC Tidore)
© Copyright 2026, All Rights Reserved