Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo (tengah) saat membuka Workshop Pengelolaan Informasi Publik dan Aduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, pada Rabu (11/11/2026). Foto: Pemkot Palu, Rici
Palu, InfoPublik – Pemerintah Kota Palu memperkuat pengelolaan informasi publik dan pengaduan masyarakat melalui peningkatan kapasitas operator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, saat membuka Workshop Pengelolaan Informasi Publik dan Aduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR! di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu itu diikuti seluruh operator pengelola informasi dan pengaduan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Dalam sambutannya, Irmayanti mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan, tetapi juga harus mampu mendengar, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi serta keluhan masyarakat.
Dalam hal ini, SP4N LAPOR! tidak sekadar menjadi sarana penyampaian pengaduan, tetapi juga instrumen untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
"Saya ingin menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Jangan sampai laporan yang disampaikan masyarakat tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan tanpa kejelasan," tegasnya.
Untuk itu, Irmayanti meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap admin pengelola memahami mekanisme penggunaan SP4N LAPOR! dengan baik. Setiap laporan masyarakat juga harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa pengaduan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Melalui workshop ini, seluruh peserta diharapkan meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola informasi publik serta menangani pengaduan masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan secara nyata di masing-masing perangkat daerah.
"Kita ingin membangun Pemerintah Kota Palu yang semakin terbuka, responsif, dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang berkualitas," ungkapnya.
Irmayanti berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palu.
Dengan penguatan kapasitas operator SP4N LAPOR!, Pemerintah Kota Palu diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan pengaduan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
