Diskumperindag Provinsi Gorontalo mengundang manajemen salah satu pelaku usaha untuk menindaklanjuti aduan konsumen terkait perbedaan harga barang. (foto Gilang)
Kota Gorontalo, infoPublik - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo, mengundang manajemen salah satu pelaku usaha di Gorontalo untuk menindaklanjuti aduan konsumen, terkait adanya perbedaan harga barang antara aplikasi dan harga yang dikenakan saat transaksi pembayaran di toko.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kepala Bidang Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo. Pertemuan itu merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah daerah terhadap laporan konsumen, sekaligus upaya mendorong praktik perdagangan yang transparan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Ishak Salandra, mengimbau pihak pelaku usaha agar lebih memperhatikan kesesuaian informasi harga yang ditampilkan melalui aplikasi dengan harga yang tercantum di toko maupun harga yang dikenakan pada saat konsumen melakukan pembayaran.
Ishak menegaskan bahwa transparansi informasi harga merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian kepada konsumen sebelum melakukan transaksi.
“Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa memperhatikan kesesuaian harga yang diinformasikan melalui aplikasi, harga yang tercantum di toko, hingga harga pada saat pembayaran. Jangan sampai terdapat perbedaan informasi harga yang dapat merugikan atau menimbulkan kebingungan bagi konsumen,” tegas Ishak, Senin (9/11/2026).
Selain memberikan perhatian kepada pelaku usaha, Ishak juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dan bijak dalam memilih barang maupun jasa yang akan dibeli. Konsumen diharapkan tidak hanya memperhatikan kualitas dan harga produk, tetapi juga memastikan kesesuaian harga sebelum menyelesaikan transaksi pembayaran.
Sementara itu, Pengawas Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Fauziah Utiarahman, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pencantuman harga barang dan tarif jasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.
Dalam penjelasannya, Fauziah menyoroti Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebenaran harga yang dicantumkan. Bahkan, apabila terdapat perbedaan antara harga yang dicantumkan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran, maka harga yang berlaku adalah harga yang paling rendah.
“Pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan tarif jasa yang dicantumkan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang diinformasikan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013, harga yang berlaku adalah harga yang paling rendah,” jelas Fauziah.
Diskumperindag Provinsi Gorontalo berharap melalui pertemuan ini, pelaku usaha dapat melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dan pencantuman harga, sehingga tidak menimbulkan perbedaan informasi yang berpotensi merugikan konsumen.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Diskumperindag Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pengawasan perdagangan serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
Dengan demikian, tercipta aktivitas perdagangan yang transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/gilang)
