Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama Ketua DPRD Kabupaten Belu dan jajarannya dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Belu. (foto: MC Belu)
Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait penataan desa untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Belu.
Pengajuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Belu di Ruang Sidang Utama DPRD Belu, Senin (9/11/2026). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I Januaria Awalde Berek dan Wakil Ketua II Antonius CHR Djaga Kota.
Tiga ranperda yang diajukan pemerintah daerah meliputi Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, menjelaskan bahwa APBD menjadi instrumen untuk menyelaraskan program pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Penyelarasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, menurunkan kemiskinan ekstrem, menekan angka tengkes (stunting), serta menjaga ketahanan pangan.
Selain agenda anggaran dan regulasi desa, Bupati menyoroti dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Belu. Kondisi tersebut menyebabkan debit sejumlah sumber mata air utama PDAM menurun drastis. Bahkan, sumur bor membutuhkan waktu pengisian hingga dua kali lebih lama dibandingkan kondisi normal.
"Pemerintah menyadari adanya kekurangan ini karena faktor iklim di NTT. Sebagai langkah cepat, tiga hari lalu kami telah menggali titik mata air baru berskala cukup besar di kawasan Tirta dekat pos polisi. Hari ini saya bersama BPBD dan dinas teknis terkait langsung meninjau konstruksinya untuk segera memperkuat pasokan air bagi masyarakat kota," ujar Willybrodus.
Sementara itu, Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) Nomor 7 Tahun 2026, masa sidang kali ini difokuskan pada penyampaian RAPBD 2027 dan pembahasan tiga ranperda usulan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Dengan demikian, persetujuan bersama RAPBD 2027 harus dilakukan paling lambat 30 November 2026.
"Merujuk PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang RAPBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, artinya persetujuan bersama harus dilaksanakan paling lambat 30 November 2026," tegas Theodorus.
Ia mengajak jajaran legislatif dan eksekutif bekerja secara efektif dan efisien agar pembahasan berjalan sesuai jadwal. Meski waktu yang tersedia terbatas, kualitas anggaran harus tetap dijaga dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Terkait pelaksanaan APBD 2026, DPRD juga mendorong perangkat daerah teknis segera merealisasikan seluruh kegiatan belanja modal agar penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat mencapai target.
Setelah pembukaan sidang, agenda dilanjutkan dengan Sidang Paripurna II yang meliputi penyerahan Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 serta penjelasan Bupati mengenai tiga ranperda penataan desa yang diajukan pemerintah daerah.
