Kubu Raya, InfoPublik — Minimnya anggaran pelatihan kerja dan masih adanya desa yang belum terjangkau internet menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam pembahasan anggaran 2027. Kedua kebutuhan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dan mendukung pelayanan publik.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kubu Raya, M. Amri, mengatakan persoalan itu mengemuka dalam rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kantor DPRD, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026).
Rapat membahas program prioritas dan kendala kedua perangkat daerah, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Salah satu persoalan yang mengemuka adalah minimnya alokasi anggaran untuk program pelatihan di sektor ketenagakerjaan,” ucap Amri seusai rapat.
Menurutnya, pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja. Komisi IV mendorong kebutuhan tersebut mendapat perhatian dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun mendatang.
“Nanti juga perlu kita dorong program-program pelatihan ini,” katanya.
Di sektor komunikasi, Komisi IV menyoroti kebutuhan infrastruktur jaringan dan pemerataan akses internet. Amri menilai Dinas Kominfo memiliki peran strategis dalam menyediakan akses informasi serta mendukung pelayanan publik.
“Memang masih ada persoalan sejumlah desa yang masih mengalami blank spot atau belum terjangkau jaringan internet perlu mendapat perhatian serius,” terangnya.
Pembahasan juga mencakup kebutuhan gedung kantor Dinas Kominfo. Fasilitas yang memadai dinilai diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah tersebut.
(Ird_diskminfokkr/IKP)