Bupati Kolaka Bahas Isu Strategis: BBM Subsidi, Hingga HIV/AIDS.

Kolaka, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara, memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari pengawasan BBM bersubsidi, peredaran narkotika, HIV/AIDS, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga sengketa lahan dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kolaka yang dipimpin Bupati Kolaka Amri di Zona Cafe, Selasa (28/10).

Ia menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk mencegah praktik pelangsiran dan memastikan distribusi tepat sasaran. Aparat terkait diminta meningkatkan pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mendokumentasikan kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran, serta menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan HIV/AIDS juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, sebanyak 145 orang sedang menjalani pengobatan, 13 orang belum memulai pengobatan, 46 orang belum dapat ditindaklanjuti karena keberadaannya tidak diketahui, dan 62 orang dilaporkan telah meninggal dunia akibat HIV. Edukasi, pemeriksaan dini, serta akses pengobatan menjadi bagian penting dalam penanganan berkelanjutan.

Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan peredaran narkotika, karhutla, serta sengketa lahan di Kecamatan Tanggetada turut dibahas. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan penegakan hukum, mendorong penyelesaian sengketa secara dialogis, dan mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan.

Amri juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengintensifkan patroli terhadap aktivitas siswa di kedai kopi hingga larut malam. Bagian Hukum bersama Sekretaris Daerah diminta mengkaji kemungkinan penerbitan surat edaran atau regulasi terkait aktivitas siswa di luar jam sekolah.

Sementara itu, penguatan koordinasi TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), kejaksaan, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mengantisipasi potensi kericuhan serta penyebaran disinformasi.

“Melalui rapat tersebut, diharapkan sinergi Forkopimda semakin kuat dalam menangani berbagai persoalan strategis dan menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas Kabupaten Kolaka,” ujar Bupati Kolaka.

Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi terkait untuk membahas berbagai isu strategis daerah.