Bupati Sidoarjo Subandi memimpin audiensi penguatan pengelolaan CSR bersama pejabat daerah, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta di Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026). Forum ini menjadi mekanisme satu pintu penyaluran & pelaporan bantuan perusahaan.
Sidoarjo, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) melalui Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kontribusi sekitar 6.000 perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan sosial, pendidikan, dan lingkungan.
Penguatan pengelolaan CSR dibahas dalam audiensi bersama jajaran pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (26/10/2026).
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan optimalisasi CSR semakin penting di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.
”Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi.
Menurutnya, keberadaan sekitar 6.000 perusahaan di Sidoarjo merupakan potensi besar yang perlu dikelola secara terarah. Melalui Forum CSR, pemerintah daerah berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan antara program perusahaan dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Subandi mengapresiasi kontribusi perusahaan yang selama ini telah mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Sidoarjo.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Subandi menekankan bahwa penyaluran CSR perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama penyediaan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat agar kontribusi perusahaan dapat diarahkan pada program yang tepat sasaran.
Ia juga mengusulkan skema pembagian dukungan pembiayaan pembangunan sebesar 70 persen dari pemerintah daerah dan 30 persen dari CSR perusahaan.
Namun, komposisi tersebut masih berupa usulan yang perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
”Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi menyoroti persoalan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Ia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada masyarakat setempat sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
”Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Subandi juga mengingatkan pentingnya keselarasan program CSR dengan rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan daerah.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik perlu direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa Forum CSR harus berfungsi sebagai wadah koordinasi yang aktif, bukan sekadar organisasi formal.
”Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Forum CSR diharapkan mampu mendorong pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih transparan, sesuai regulasi, serta selaras dengan program pemerintah daerah.
”Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
(Dew/Mas) .
