Belajar dari Tsunami 2004, Banda Aceh Perkuat Ketangguhan Hadapi Bencana

Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat upaya membangun kota tangguh bencana melalui pengembangan infrastruktur mitigasi, tata kelola kebencanaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Pengalaman tsunami 2004 menjadi landasan bagi kota tersebut untuk terus memperkuat pengurangan risiko bencana, termasuk menghadapi banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, dan abrasi pesisir.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk Building a Disaster-Resilient City: Banda Aceh’s Leadership, Governance, and Community Preparedness in the Era of Extreme Weather di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis (15/10/2026).

Illiza mengatakan, ketangguhan kota tidak hanya diukur dari kemampuan merespons bencana saat terjadi, tetapi juga dari kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko sebelum keadaan darurat muncul.

“Bagi kami, persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Banda Aceh pernah mengalami tsunami yang membawa dampak sangat besar. Setelah itu, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan,” ujarnya.

Menurut Illiza, pengalaman menghadapi bencana perlu diterjemahkan menjadi kebijakan, pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan risiko, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan.

Illiza juga memaparkan empat prinsip yang menjadi landasan pembangunan kota tangguh bencana, yakni Honoring Memory, Inclusive Reconstruction, Building Back Better, dan Preparedness as a Culture.

Prinsip Honoring Memory menekankan pentingnya menjaga ingatan tentang tragedi tsunami sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Museum Tsunami Aceh dan Kuburan Massal Tsunami menjadi bagian dari upaya edukasi agar masyarakat memahami risiko dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan saat keadaan darurat.

Sementara itu, Inclusive Reconstruction menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan. Pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan, akses, dan kebutuhan di wilayah masing-masing perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan.

Prinsip Building Back Better menegaskan pentingnya membangun kembali dengan memperhitungkan risiko bencana. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan gedung evakuasi vertikal, sistem peringatan dini tsunami, dan perencanaan kawasan berdasarkan tingkat kerawanan bencana.

Adapun Preparedness as a Culture menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika bencana mengancam.

“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi berkala, pengujian sistem peringatan, dan pelibatan masyarakat dalam memahami prosedur menghadapi keadaan darurat.

Dalam kesempatan itu, Illiza memaparkan sejumlah infrastruktur pendukung mitigasi di Banda Aceh, meliputi tujuh gedung evakuasi vertikal, tiga sistem peringatan dini tsunami, serta enam titik pemantauan banjir dan hidrometeorologi.

Namun, keberadaan infrastruktur tersebut perlu diikuti pemeliharaan dan pengujian secara berkala untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi. Informasi peringatan juga harus dapat diterima masyarakat dengan cepat dan diikuti tindakan yang tepat.

Pemko Banda Aceh turut memperkuat perencanaan penanggulangan bencana, pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, dan prosedur penanganan darurat. Perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Kesiapsiagaan berbasis masyarakat diperkuat melalui peran gampong dalam mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, menjaga akses menuju tempat aman, dan mengikuti latihan secara berkala.

Illiza mencontohkan Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada 2024. Pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan perlu terus dipelihara melalui edukasi, koordinasi, dan latihan berkelanjutan.

Illiza juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentahelix.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan menyediakan data serta kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal serta keterlibatan dalam kesiapsiagaan, sedangkan media membantu menyampaikan informasi dan edukasi risiko kepada publik.

Menurut Illiza, hasil penelitian perlu diterjemahkan menjadi program, prioritas anggaran, dan perbaikan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. “Kolaborasi bukan sekadar mempertemukan banyak pihak dalam satu kegiatan. Yang perlu dipastikan adalah setiap pihak dapat berkontribusi sesuai perannya, dan hasil kerja sama tersebut bisa diterapkan untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.

Untuk periode 2027–2030, Pemko Banda Aceh menyiapkan sejumlah fokus penguatan, mulai dari pengembangan infrastruktur evakuasi dan penguatan kelembagaan hingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Banda Aceh juga diarahkan menjadi living laboratory kebencanaan, yakni ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, dan mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan dalam menghadapi bencana dan cuaca ekstrem.

Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kerja sama dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. “Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.