Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual, Senin (5/10/2026).
Redelong, InfoPublik – Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh mengalami penurunan pada minggu pertama Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah tersebut turun 0,17 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual, Senin (5/10/2026).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Bener Meriah Ihsan mengatakan, penurunan IPH mencerminkan adanya penurunan harga bahan pangan secara umum sebesar 0,17 persen pada awal Oktober.
“Perubahan IPH Kabupaten Bener Meriah pada minggu pertama Oktober 2026 sebesar -0,17 persen. Secara umum terjadi penurunan harga bahan pangan sebesar 0,17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya,” jelas Ihsan.
Sejumlah komoditas tercatat memberikan kontribusi terhadap penurunan tersebut. Penurunan terbesar berasal dari udang basah sebesar 0,38 persen, beras 0,14 persen, dan mi kering instan 0,11 persen.
Perkembangan harga tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi TPID untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bener Meriah. Pemantauan dilakukan terutama terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir itu juga membahas sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi inflasi, antara lain perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian pelayanan pemenuhan gizi.
Di Bener Meriah, rakor dipantau dari Ruang Saber Pungli Lantai 2 Setdakab. Kegiatan diikuti jajaran TPID dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TPID se-Indonesia terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, sekaligus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga.
