Rokan Hilir, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir menghadapi tekanan fiskal pada 2026 setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat disebut turun menjadi Rp1 triliun, dari sebelumnya Rp1,9 triliun pada 2024–2025.

Di tengah penurunan tersebut, kebutuhan belanja dan dana rutin Pemkab Rokan Hilir mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Kondisi itu membuat pemerintah daerah menghadapi selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Bupati Rokan Hilir, Bistamam, mengatakan kondisi keuangan daerah perlu disampaikan secara terbuka agar seluruh pihak memahami kapasitas fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun,” kata Bistamam di Ruang Paripurna DPRD Rokan Hilir, Provinsi Riau, Minggu (4/10/2026).

Menurut Bistamam, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Rokan Hilir semakin terbatas. Sementara itu, kebutuhan untuk membiayai operasional pemerintahan tetap harus dipenuhi.

“Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin kita mencapai Rp1,1 triliun. Sehingga ini minus sekitar Rp100 miliar,” jelasnya.

Selain menghadapi penurunan transfer pusat, Pemkab Rokan Hilir masih harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bistamam menyebut realisasi PAD saat ini masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Dari target PAD sebesar Rp350 miliar, realisasinya baru mencapai Rp280 miliar. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp70 miliar dari target penerimaan tersebut.

“Di sisi lain, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut,” ungkap Bistamam.

Menurut Bistamam, penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi pendapatan membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menggali berbagai potensi penerimaan.

Selain meningkatkan PAD, Pemkab Rokan Hilir terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang dukungan pembiayaan bagi daerah. Upaya tersebut dilakukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Bistamam menegaskan kondisi fiskal yang terbatas tidak menyurutkan pemerintah daerah untuk memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Namun, keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat,” kata Bistamam.