Pemprov Riau: Data Statistik Jadi Kompas Menentukan Arah Pembangunan

Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan penggunaan data statistik sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk untuk membaca kondisi inflasi, kesejahteraan petani, perdagangan, dan pariwisata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (1/10/2026).

Menurut Supriyadi, berbagai indikator statistik tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka,” kata Supriyadi.

Ia mengatakan setiap indikator memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat. Inflasi antara lain berkaitan dengan daya beli, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi petani.

“Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing,” ujarnya.

Menurutnya, data pariwisata juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah kunjungan, tetapi dapat digunakan untuk melihat perputaran ekonomi, perkembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta pemanfaatan potensi budaya dan alam.

“Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Supriyadi juga menyoroti pengendalian inflasi. Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Ia mengatakan dinamika inflasi dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pasokan, distribusi, dan kondisi musiman sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.

Pada sektor pertanian, Supriyadi mengatakan peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani,” katanya.

“Kita ingin petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi daerah,” lanjut Supriyadi.

Sementara pada sektor perdagangan, data ekspor dan impor dinilai penting untuk membaca posisi dan daya saing perekonomian Riau. Menurutnya, pengembangan perdagangan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga perlu memperkuat hilirisasi, diversifikasi produk, industri pengolahan, dan perluasan pasar.

Pada sektor pariwisata, ia mengatakan keberhasilan tidak hanya dapat dinilai dari jumlah kunjungan wisatawan.

“Keberhasilan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, berkembangnya usaha, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Supriyadi.

Ia menegaskan berbagai indikator tersebut perlu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.

“Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti,” tegasnya.

Pemprov Riau, menurut Supriyadi, akan terus menggunakan data dalam mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029.

“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia berharap kerja sama Pemprov Riau dan BPS Provinsi Riau terus diperkuat untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang berbasis data.

“Mari membangun budaya kerja yang berbasis data, menggunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu, tetapi juga membaca masa depan dan menentukan langkah yang lebih tepat,” tuturnya.