Pemkab Nagan Raya Jawab Pandangan Fraksi, PAD dan Efektivitas Belanja Jadi Perhatian
Istimewa
Suka Makmue, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian belanja, pemerataan pembangunan, serta penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nagan Raya, Raja Sayang, dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRK Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Senin (28/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Nagan Raya dan dihadiri 21 dari 25 anggota DPRK.
Dalam jawaban terhadap pendapat Panitia Anggaran dan pandangan umum fraksi-fraksi, Raja Sayang mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan PAD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Perangkat daerah yang memiliki target pendapatan juga diminta meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap potensi penerimaan yang belum terealisasi secara maksimal.
“Dengan demikian, target pendapatan daerah yang telah ditetapkan diharapkan dapat direalisasikan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Raja Sayang.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Aceh, Raja Sayang menyebut pendapatan daerah dalam rancangan perubahan mengalami penyesuaian dari sekitar Rp1,140 triliun menjadi Rp1,128 triliun atau turun sekitar Rp12,51 miliar.
“Pemerintah menyadari bahwa penguatan PAD harus dilakukan secara terukur dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah,” paparnya.
Pemkab Nagan Raya juga meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang memperoleh tambahan anggaran memastikan kesiapan teknis, administrasi, pengadaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan kegiatan.
Di sisi belanja, pemerintah daerah menyatakan akan memprioritaskan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, antara lain jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas pelayanan publik sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tidak hanya menghasilkan aset daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan masyarakat,” jelas Raja Sayang.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi perhatian. Program dan kegiatan dalam Perubahan APBK disebut akan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, serta prioritas masing-masing wilayah.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar, Raja Sayang mengatakan belanja yang tidak menjadi prioritas akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal serta ketentuan yang berlaku.
“Dengan demikian, pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026 diharapkan tetap mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan tanpa menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya,” sebutnya.
Terhadap pandangan Fraksi Demokrat Perjuangan, Pemkab Nagan Raya menyatakan akan memantau kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak dapat diselesaikan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
“Kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan dan berisiko tidak dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2026 akan segera dilakukan langkah korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga belanja yang dialokasikan tetap memberikan manfaat dan menghasilkan keluaran bagi masyarakat,” paparnya.
Sementara menanggapi Fraksi Petiga Raya, Raja Sayang menegaskan peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui peningkatan target penerimaan.
“Peningkatan PAD harus dibangun melalui perbaikan tata kelola, validitas data, optimalisasi potensi yang tersedia, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pemkab Nagan Raya juga menyoroti terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan setelah Perubahan APBK ditetapkan. Koordinasi dan pengendalian terhadap kegiatan prioritas disebut akan diperkuat agar program dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Menanggapi Fraksi NasDem Restorasi Kebangsaan, pemerintah daerah menyatakan akan menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dengan mengarahkan anggaran pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan juga akan mempertimbangkan aspek pemerataan antarwilayah, sehingga infrastruktur dan pelayanan dasar dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Nagan Raya,” tegas Raja Sayang.
(MC Kab. Nagan Raya/WZ)
