Suasana pertemuan bertajuk Enkontru Kordenasaun Konaba Problema Iha Fronteira Entre Bobonaro No Kabupaten Belu yang berlangsung di Batugade, Timor Leste. (foto: MC Belu)
Batugade, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama Pemerintah Munisipalitas Bobonaro, Timor Leste, memperkuat koordinasi penanganan dan pengendalian HIV di wilayah perbatasan kedua negara.
Koordinasi tersebut dibahas dalam pertemuan bertajuk Enkontru Kordenasaun Konaba Problema Iha Fronteira Entre Bobonaro No Kabupaten Belu yang berlangsung di Batugade, Timor Leste, Jumat (25/9/2026).
Pertemuan melibatkan berbagai instansi kesehatan, keamanan, keimigrasian, kepabeanan, serta pengelola perbatasan dari kedua negara. Dari Kabupaten Belu, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Bathseba Elena Corputty, bersama jajaran dan Koordinator Yayasan Community Development (CD) Bethesda Yakkum Wilayah Belu dan Atambua, Almada Lasi.
Dari pihak Timor Leste, pertemuan dihadiri Presiden Otoritas Munisipalitas Bobonaro, Paulo Moniz Maia, Presiden Institut Nasional Penanggulangan HIV-AIDS (Institutu Nasionál Kombate SIDA/INCSIDA) Daniel Marcal, Kepala Agen Konsulat Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Atambua Bonifacio Fatima Martins Belo, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Paulo Moniz Maia, menegaskan bahwa persoalan kesehatan di wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Ia mendorong penguatan koordinasi berkelanjutan antara institusi terkait di Belu dan Timor Leste dalam menghadapi tantangan HIV.
Selain itu, kedua pihak mendorong peningkatan sosialisasi melalui pemasangan materi edukasi di pintu masuk perbatasan, kawasan pasar, dan sejumlah titik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Upaya lain yang menjadi perhatian adalah memastikan pasien HIV yang melakukan perjalanan antarnegara tetap memperoleh akses pengobatan dengan tetap menjunjung kerahasiaan dan hak pasien. Pihak pengelola PLBN juga didorong menyediakan ruang khusus untuk kegiatan edukasi kepada masyarakat.
Presiden INCSIDA Timor Leste Daniel Marcal mengatakan kedekatan geografis kedua wilayah membuat koordinasi penanganan HIV perlu terus diperkuat.
“Perbatasan kita tidak dipisahkan oleh laut atau sungai besar. Melalui koordinasi yang intens ini, kita menyusun langkah nyata pelindungan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk rekan-rekan di Atambua, yang telah membangun koordinasi luar biasa ini atas dasar hubungan persaudaraan yang kuat,” ungkap Daniel.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dr. Bathseba Elena Corputty mengapresiasi INCSIDA dan CD Bethesda Yakkum yang telah menginisiasi rangkaian pertemuan tersebut sejak Agustus 2026 di Belu.
Menurutnya, mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan membuat penguatan promosi, pencegahan, deteksi dini, hingga sistem rujukan antarkedua negara menjadi penting.
“HIV tidak mengenal batas negara. Mobilitas masyarakat yang tinggi membuat penguatan promosi, pencegahan, deteksi dini, hingga sistem rujukan antardua negara menjadi sangat krusial. Pasien positif tidak boleh berjalan sendiri, kita harus pastikan mereka tidak mengalami hambatan dalam pelayanan medis maupun obat-obatan saat berpindah tempat,” jelas dr. Elen.
Ia juga menyoroti masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Belu. Menurutnya, penanganan HIV tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga membutuhkan perubahan pemahaman masyarakat.
“Penanganan HIV bukan sekadar aspek medis, melainkan bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat. Kerja sama kesehatan ini adalah bagian dari menjaga kualitas hidup masyarakat perbatasan yang sejatinya adalah saudara sekandung secara sejarah dan budaya,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Yayasan CD Bethesda Yakkum Wilayah Belu dan Atambua Almada Lasi menjelaskan, pasien HIV perlu mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) secara rutin. Namun, perbedaan regulasi obat antara kedua negara menjadi salah satu tantangan bagi warga yang melakukan perjalanan melintasi perbatasan.
“Melalui kehadiran imigrasi, bea cukai, karantina, dan pengelola PLBN hari ini, kami berharap para petugas di gerbang batas dapat mengenali komoditas obat ARV tersebut. Ketika ada ODHIV melintas membawa obatnya untuk kebutuhan perjalanan, obat tersebut tidak dipermasalahkan atau disita,” kata Almada.
Ia menambahkan, apabila pasien kehabisan stok atau mengalami putus obat saat berada di negara tetangga, telah disiapkan mekanisme koordinasi darurat. Petugas akan berkoordinasi dengan INCSIDA jika pasien berada di Timor Leste atau dengan Dinas Kesehatan dan KPA jika berada di Kabupaten Belu, sehingga pasien dapat segera memperoleh bantuan obat pengganti.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan pemaparan situasi dan perkembangan data kasus HIV di Timor Leste dan Kabupaten Belu. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan langkah koordinasi dan penanganan HIV di kawasan perbatasan secara lebih terpadu.
