Pemkab Meranti Sinkronkan Data untuk Percepat Listrik Perdesaan

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperkuat koordinasi dengan PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan kepulauan yang masih terbatas layanan kelistrikannya.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan pemutakhiran usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten I Setda Kepulauan Meranti Tengku Arifin mengatakan pemerintah daerah siap mendukung proses pemutakhiran dan validasi data lokasi yang membutuhkan akses listrik.

Dukungan tersebut mencakup fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa. Validasi diperlukan agar usulan pembangunan listrik sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.

“Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Tengku Arifin.

Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono mengatakan, pada 2026 PLN mendapat penugasan pembangunan Listrik Perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.

Namun, belum seluruh lokasi dapat dikerjakan karena masih terdapat sejumlah kendala, antara lain perizinan di kawasan hutan, data lokasi yang sudah teraliri listrik, serta data ganda.

“Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama,” ujar Didik.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto menjelaskan, penyediaan listrik dapat menggunakan skema berbeda sesuai kondisi geografis dan kedekatan wilayah dengan jaringan PLN.

Untuk wilayah yang berada dekat dengan jaringan PLN, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat dilayani melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal atau PLTS individual.

Eri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, sinkronisasi data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah perdesaan dan kepulauan masuk dalam perencanaan pembangunan.

Pemkab Meranti berharap koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat menghasilkan data yang akurat sehingga penanganan wilayah yang masih membutuhkan akses listrik dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai kondisi di lapangan.