Realisasi 45,41 Persen, Bupati Bireuen Minta 262 Paket Segera Dikontrak

Bireuen, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi fisik baru mencapai 45,41 persen dan realisasi keuangan 48,32 persen. Dari 466 paket pekerjaan konstruksi, sebanyak 262 paket belum berkontrak.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Bireuen Mukhlis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Ismundandar dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Tahun Anggaran 2026 dan Evaluasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi di Aula Bireuen Jaya Hotel, Rabu (16/11/2026).

Ismundandar mengatakan, capaian realisasi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Percepatan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Dari 466 paket pekerjaan konstruksi yang tersebar di 11 SKPK, baru 204 paket yang telah berkontrak. Sementara itu, 262 paket lainnya masih belum berkontrak.

Paket yang belum berkontrak antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak 108 paket, Sekretariat Baitul Mal 77 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 43 paket, Dinas Kesehatan 13 paket, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sembilan paket, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan sembilan paket.

Bupati menegaskan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaporkan atau besarnya penyerapan anggaran. Ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta manfaat bagi masyarakat juga menjadi indikator penting.

Untuk itu, setiap kendala dalam pelaksanaan kegiatan diminta segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kepala Dinas PUPR diminta meningkatkan peng menetapkan penanggung jawab serta batas waktu penyelesaian yang jelas.

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bersama SKPK terkait juga diminta memetakan paket yang belum berproses, gagal tender, terlambat berkontrak, maupun berisiko tidak selesai tepat waktu.

Perhatian khusus diberikan terhadap kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kepala Dinas PUPR diminta meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan, sedangkan Inspektorat diminta memperkuat pengawasan sesuai kewenangannya.

Bupati juga mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tidak mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan administrasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengelola kegiatan diminta tidak melakukan pembayaran hanya untuk mengejar target penyerapan apabila kemajuan fisik, kelengkapan administrasi, dan kualitas pekerjaan belum memenuhi persyaratan.

Perlindungan Pekerja Konstruksi

Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, rapat tersebut juga membahas perlindungan pekerja sektor jasa konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan paket pekerjaan beserta pekerjanya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, seluruh SKPK yang memiliki kegiatan pada tahap perencanaan, pengawasan, maupun konstruksi diminta memastikan persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipenuhi pada setiap paket pekerjaan.

Kepesertaan tersebut penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Menurut Bupati, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan pelaksana pekerjaan dalam memberikan perlindungan serta kepastian kepada pekerja yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Bireuen.

Sementara itu, Bagian Administrasi Pembangunan diminta terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan realisasi fisik dan keuangan SKPK.

Langkah tersebut diharapkan, dapat memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 diselesaikan sesuai target, memenuhi ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(Mc.Bireuen/Eyv)