Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027–2029 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026).
Selatpanjang, InfoPublik – Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mendorong penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga perlu diperkuat agar program lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027–2029 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026).
Muzamil mengatakan keterbatasan fiskal daerah harus direspons melalui perencanaan dan strategi yang lebih optimal. Menurutnya, APBD tidak hanya digunakan untuk membiayai program daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil.
Menurutnya, posisi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan negara merupakan peluang strategis yang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. "Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Memasuki semester kedua tahun anggaran, Muzamil meminta seluruh OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga harus mengukur keluaran dan manfaat program bagi masyarakat.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap intervensi dilengkapi pemetaan lokasi dan sasaran hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan sumber daya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Muzamil mencontohkan program rumah layak huni yang harus didukung data mengenai lokasi, penerima manfaat, serta kebutuhan pembangunan. “Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur,” ujarnya.
Menurut Muzamil, infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama Kepulauan Meranti karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, konektivitas menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program kawasan perbatasan. Muzamil meminta seluruh OPD memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia dan menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
“Permasalahan kita sebagian besar masih di infrastruktur. Kepada seluruh OPD, mari manfaatkan setiap peluang yang ada, apalagi saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Muzamil menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD. Perangkat daerah diminta menghilangkan ego sektoral agar setiap program dapat saling mendukung. “Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD,” ucapnya.
Ia juga meminta OPD memperdalam program mandatory maupun non-mandatory dan menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan daerah serta nasional. “Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Muzamil menyampaikan sejumlah peluang dukungan pemerintah pusat yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dukungan tersebut mencapai 967 unit BSPS. Muzamil berharap program itu dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar dukungan pembangunan bagi Kepulauan Meranti terus diperluas, termasuk peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat,” ujarnya.
Muzamil berharap rakor tersebut menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dari setiap OPD sebagai dasar penentuan prioritas program kawasan perbatasan periode 2027–2029.
Ia juga meminta capaian yang telah dilaksanakan pemerintah daerah diperkuat melalui publikasi di masing-masing OPD agar diketahui masyarakat. “Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat,” katanya.
