Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, saat mendampingi Roadshow Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. (foto Owan)
Boalemo, InfoPublik – Penanganan tengkes atau stunting di Provinsi Gorontalo membutuhkan komitmen kuat dan keterlibatan langsung kepala daerah. Sinergitas lintas sektor dinilai menjadi kunci agar intervensi terhadap anak sasaran dapat berjalan maksimal.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, usai mendampingi Roadshow Tim Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Kamis (10/9/2026).
Roadshow tersebut dipimpin Ketua Pembina Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, sebagai bagian dari upaya memperkuat intervensi terhadap anak yang mengalami tengkes.
Menurut Reflin, persoalan tengkes tidak bisa dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Penuntasan tengkes perlu ada peran utama kepala daerah untuk lebih optimal menangani persoalan stunting. Ini membutuhkan sinergitas dan kolaborasi,” kata Reflin.
Ia menjelaskan, terdapat enam pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang memiliki peran dalam mendukung penanganan tengkes.
“Enam pengampu SPM ini harus bersama-sama menyokong persediaan dan alokasi dana khusus, sehingga Posyandu dan desa sebagai pilot project bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Reflin mengungkapkan, khusus di Kabupaten Boalemo terdapat 10 sasaran tengkes yang menjadi target intervensi. Sementara di Kabupaten Pohuwato terdapat lima sasaran.
Menurutnya, keberadaan sasaran tersebut harus menjadi perhatian bersama dengan intervensi yang terarah dan berkelanjutan.
“Kolaborasi dan sinergitas harus terus dilakukan. Jangan sampai penanganan tengkes hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Semua harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Reflin.
Ia berharap, penguatan peran kepala daerah dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penurunan angka tengkes di Gorontalo sekaligus memastikan anak-anak sasaran memperoleh intervensi yang tepat. (mcgorontaloprov/owan)
