Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) . (foto PPID)
Boalemo, InfoPublik —Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menyatakan, kekeringan telah berdampak pada 10.745 KK atau 31.052 jiwa yang tersebar di 33 kecamatan dan 89 desa.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah bersama unsur terkait telah mendistribusikan 1.512.210 liter air bersih selama periode 27 Juli hingga 8 September 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi , pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (10/9/2026).
Namun, dari 89 desa terdampak, baru 34 desa yang telah mendapatkan distribusi air bersih. Sementara 55 desa lainnya masih belum mendapatkan bantuan.
“Percepatan distribusi air bersih harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi wilayah yang kondisinya paling kritis dan belum mendapatkan bantuan,” kata Rusli.
Rusli memaparkan data terbaru terkait wilayah terdampak serta langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak.
"Selain kekeringan, Karhutla juga menjadi perhatian pemerintah. Data BPBD mencatat sebanyak 84 kejadian Karhutla di wilayah Gorontalo," ucap Rusli.
Kejadian terbanyak tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 36 kejadian, Kabupaten Gorontalo 25 kejadian, Kota Gorontalo 12 kejadian, Kabupaten Gorontalo Utara 9 kejadian, dan Kabupaten Boalemo 2 kejadian.
Sementara itu, Kabupaten Pohuwato belum tercatat mengalami kejadian Karhutla pada periode pelaporan. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mendorong peningkatan patroli, pemantauan wilayah rawan, deteksi dini titik api, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.
Untuk mendukung distribusi air bersih, BPBD Provinsi Gorontalo telah menyiapkan dua unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Penanganan juga mendapat dukungan dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, BPBD kabupaten, Brimob Polda Gorontalo, Balai Wilayah Sungai, BPBPK, PDAM, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Sarana seperti tandon air dan kendaraan pendukung terus dioptimalkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikan dalam rakor, musim kemarau di Gorontalo masih berlangsung dan diperkirakan hingga Agustus–Desember 2026. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan potensi Karhutla.
Dalam rakor, 55 desa yang belum mendapatkan distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas penanganan.
BPBD juga akan terus memperbarui data masyarakat terdampak, menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan, serta mengoptimalkan sarana dan personel yang tersedia. Rusli menambahkan, penanganan kekeringan dan Karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Penanganan darurat harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, seluruh pihak harus bergerak cepat, terpadu dan terkoordinasi,” kata Rusli.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, dan dihadiri unsur TNI, Polri, BMKG, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, tenaga ahli anggota DPR RI, serta BPBD Provinsi Gorontalo dan BPBD kabupaten/kota.
Rakor penanganan kekeringan dan karhutla merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/31/IX/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan. (mcgorontaloprov/ppid)
