Kepala PPPA-PMD Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman berhasil mengikuti Seminar Kelayakan Disertasi pada Program Doktor Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, berhasil mengikuti Seminar Kelayakan Disertasi pada Program Doktor Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Seminar tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelesaian studi doktoral yang tengah ditempuh oleh Yana Yanti Suleman. Dalam kesempatan tersebut, ia mempresentasikan disertasi dengan judul: “Model Kolaborasi Hexahelix dalam Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Gorontalo (Pendekatan Administrasi Publik Berbasis Kearifan Lokal)”
Seminar kelayakan disertasi menjadi ruang akademik untuk memaparkan hasil kajian, memperoleh masukan dari para penguji dan akademisi, serta memperkuat substansi penelitian sebelum memasuki tahapan selanjutnya dalam proses penyelesaian pendidikan doktoral.
Mengangkat isu perkawinan anak, penelitian tersebut memiliki relevansi kuat dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan Hexahelix yang digunakan dalam penelitian menekankan pentingnya kolaborasi berbagai unsur dalam menangani persoalan perkawinan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.
Keberhasilan mengikuti tahapan Seminar Kelayakan Disertasi ini juga menunjukkan komitmen Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan kapasitas akademik dan profesional, sekaligus mengembangkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Yana Yanti Suleman menyampaikan bahwa proses akademik yang dijalaninya diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi penguatan kebijakan publik, khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
“Penelitian ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan dan strategi penanganan perkawinan anak melalui kolaborasi lintas sektor dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Persoalan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan komitmen dan kolaborasi semua unsur,” ujarnya, Rabu (9/9/2026)
Ia menambahkan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/fahmi)
